Polemik Disertasi Menteri Bahlil, Ketua Komisi X Sebut UI Sudah Proporsional

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Hetifah Sjaifudian, angkat suara atas putusan Universitas Indonesia (UI) terhadap hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadahlia. Hasil putusan itu meminta agar disertasi doktoral yang dibuat oleh Menteri Bahlil ditingkatkan kembali kualitasnya.

Hetifah menghargai dan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh UI dalam menegakkan integritas akademik secara transparan dan akuntabel.

"Proses pembinaan yang dilakukan selanjutnya oleh universitas harus dipastikan berlaku secara adil, sesuai dengan standar akademik dan etika perguruan tinggi," ujarnya.

Hetifah juga mengatakan, UI, khususnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), perlu memberi perlindungan hak akademik kepada mahasiswa, melalui bimbingan yang jelas dan adil dalam melakukan perbaikan disertasi.

"Proses perbaikan harus berbasis pada aturan akademik yang berlaku tanpa intervensi yang merugikan mahasiswa," katanya.

"Universitas Indonesia juga perlu mengevaluasi sistem pengawasan akademik untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan perlu meningkatkan kualitas pembimbingan oleh promotor dan ko-promotor, agar standar akademik tetap terjaga," jelas Hetifah.

Hetifah mendesak agar universitas bisa memastikan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, berjalan secara objektif dan sesuai dengan prinsip keadilan akademik.

Ia pun menyebut, mekanisme kontrol dalam pengelolaan program studi dan penelitian sangat penting dilakukan agar kualitas akademik tetap terjaga.

"Kami dari Komisi X DPR RI sangat siap mendorong kebijakan yang memperkuat etika akademik di perguruan tinggi, di antaranya melalui evaluasi regulasi terkait, agar standar akademik pendidikan tinggi di Indonesia semakin baik," sebut Hetifah.

"Semua perlu dilakukan sebagai dukungan dan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil UI, sekaligus untuk memastikan perlindungan hak mahasiswa dan kredibilitas akademik tetap terjaga," jelasnya.

(*)