Mendagri Minta Pemda Ambil Langkah Antisipatif Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem

Liputan6.com, Jakarta Cuaca ekstrem berpotensi melanda berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia itu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

Melihat kondisi itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca ekstrem. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, terutama yang terdampak bencana alam.

“Jangan membiarkan masyarakat, mereka bekerja sendiri, negara harus hadir dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi [cuaca] apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Tito mencontohkan, di negara lain peristiwa bencana alam juga terjadi, namun hal itu mampu diantisipasi dengan baik sehingga jumlah korban dapat diminimalkan. Oleh karena itu, Ia meminta Pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

"Selain itu, untuk jangka panjang, daerah-daerah yang terdampak bencana didorong untuk mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana," ujarnya.

“Yang paling penting adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) akurat dan kita cepat mensiagakan kekuatan kita,” imbuh Tito.

Di sisi lain, dirinya mendorong Pemda memanfaatkan informasi cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Daerah yang memiliki dinas terkait agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapat informasi prakiraan cuaca yang valid, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih baik," ucap Tito.

Tito mengimbau Pemda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik. Ia pun meminta Pemda untuk menjalankan langkah yag diusulkan, yakni pemberlakukan WFA bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025.

“Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan,” ujarnya.

Tito pun mendorong, Pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA.

"Selain itu, Pemda harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu," ujarnya.

“Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah [pernah terjadi], seperti peristiwa [kecelakaan] di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi,” jelas Tito.

(*)