Menteri Hanif Bakal Bongkar Tempat Wisata di Bekasi dan Sentul Jika Merusak Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bakal menindak tegas terkait permasalahan lingkungan hidup di sejumlah daerah, terlebih tempat wisata menyusul apa yang terjadi di Puncak, Jawa Barat.

Dia pun menyebut dua wilayah diantaranya di Sentul dan Bekasi.

"(Daerah yang ditertibkan) Semua daerah hulu. Di Bekasi juga, Sentul," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Dia mengungkapkan, area lahan dari sejumlah perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan di daerah Cisarua Bogor akan dibongkar.

"Bongkar itu," ucapnya.

Hanif menyebut, perizinan perusahaan tersebut akan dicabut lantan memberikan dampak kerusakan yang diduga menjadi pemicu terjadinya bencana alam di sejumlah daerah Jabodetabek.

"(Dicabut) Iya. Itu kan fungsinya telah menyebabkan banjir yang sebabkan korban jiwa dan harta yang cukup besar ya. Saya rasa cukup ya kita bertindak terlalu gegabah. Kita perlu kembalikan daerah hulu," tandasnya.

Sebelumnya, Perubahan lanskap di kawasan Puncak Bogor disebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai biang kerok terjadinya banjir dan longsor, baru-baru ini. Menurut dia, puncak seharusnya "isinya pohon."

"(Puncak) sekarang berubah isinya bangunan, tempat wisata, vila, dan sejenisnya. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Puncak jadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Ributnya jangan pada waktu hujan, nanti sudah musim kemarau lupa lagi, hujan ribut lagi," katanya di video di akun Instagram-nya, Senin, 3 Maret 2025.

Dedi mengajak publik menyelesaikan masalah ini bersama-sama sampai tuntas. "Tanpa ada kepentingan apapun, kecuali konservasi," tegasnya.

"Ayo sekarang kita gerakin daerah-daerah kosong perbukitan, tanamin pohon. Saya sudah minta Kepala (Dinas) Kehutanan (Jawa Barat) siapkan ratusan ribu bila perlu jutaan pohon untuk segera ditanamkan."

"Tidak usah lagi ada acara seremoni-seremoni, upacara, langsung gerakin petani, gerakin warga nanemin pohon, setiap warga nanti mendapat hak melakukan pengelolaan dan saya lagi memikirkan bagaimana membiayainya," ia menyambung.

Kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor juga disebut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat sebagai penyebab banjir. Pada kanal Regional Liputan6.com, Rabu, 5 Maret 2025, Direktur Walhi Jabar Wahyudin Iwang menegaskan, faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir.

Iwang mengatakan, deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor sudah berlangsung selama bertahun-tahun. "Hutan dan lahan resapan air yang seharusnya jadi benteng alami terhadap banjir telah berubah jadi vila, hotel, perumahan, dan pengembangan wisata yang berkedok ramah lingkungan," katanya.

Ironinya, kata Iwang, alih fungsi lahan tersebut kebanyakan berada di kawasan perkebunan yang pengelolaannya di bawah PTPN VIII. "Dalam kurun waktu lima tahun, Walhi menduga kurang lebih hampir 45 persen kerusakan (terjadi) di kawasan Puncak Bogor," sebutnya.

"Ini meningkat drastis, sehingga jika dihitung per hari ini, kerusakan akibat alih fungsi kawasan dapat diperkirakan jadi 65 persen atau setara setengah lebih luas kawasan Puncak Bogor telah mengalami kerusakan yang serius. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis," bebernya.

Alih fungsi lahan, kata Iwang, didominasi properti dan fasilitas pariwisata yang tidak terkendali. Banyak pengembang yang diduga sengaja mengabaikan analisis dampak lingkungan (Amdal) demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Dokumen Amdal, UKL/UPL, terkesan hanya dijadikan prasyarat bagi para pengembang untuk mendapat izin berusaha semata

Terkait kerusakan lingkungan di Puncak Bogor yang disebut jadi biang keladi banjir, Dedi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di kawasan tersebut. Itu dilakukan bersama pemerintah pusat, yang kemudian memungkinkan dilakukannya moratorium pembangunan.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.xom