Menteri LH: Indonesia Belum Punya Peta Detail SDM Lingkungan Hidup

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq menggarisbawahi pentingnya Indonesia memiliki peta detail seputar Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup (SDM LH). Menurutnya, SDM LH berperan vital dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun non-aparatur yang relatif lebih banyak, pada seluruh sektor jadi hal yang sangat penting," katanya saat memberi pengarahan di Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SDM LH, merujuk siaran YouTube KLH-BPLH, Selasa, 15 April 2025.

MenLH menyebut, penting untuk menyusun rencana strategis pengembangan SDM di bidang lingkungan hidup. "Karena padanya lah, dipundaknya lah, di tangannya lah, di matanya lah, di kecakapan verbalnya lah, lingkungan hidup akan dibawa, sehingga semakin tinggi kapasitas dan kapabilitas SDM LH, insya Allah akan inline dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Indonesia."

"Tentu ini memerlukan kerja keras kita semua. Kita akan mengalkulasikan, berapa sih sumber daya kita, baik dari sisi kapasitas maupun kapabilitas. Kita juga akan menyusun kompetensi jabatan yang diperlukan pada semua lini dan tingkatannya," katanya, seraya menambahkan rapat koordinasi (rakor) itu berlangsung selama tiga hari, 15─17 April 2025.

Rakor itu juga dimaksudkan membuahkan recana strategis pengembangan kompetensi SDM LH. "Tentu dengan landscape Indonesia yang cukup luas. Kita memiliki penduduk 287 juta jiwa lebih. Kemudian, konon katanya 17 ribu pulau yang memiliki karakteristik tersendiri."

"Ada 22 tipe ekosistem alami di Indonesia. Ini angka yang cukup besar, yang tidak kita bisa pandang secara general," menurut Menteri Lingkungan Hidup. Keberagaman landscape dan seascape, kata Hanif, menggambarkan betapa kompleksnya pelaksanaan fungsi lingkungan hidup di Indonesia.

Dengan demikian, MenLH menyebut, jadi "agak sembrono" bila pihaknya tidak tahu kapasitas dan kapabilitas SDM LH yang berfungsi menjamin keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. "Selama ini, itu belum terbangunkan. Kita belum mempunyai peta detail seberapa banyak sumber daya penanganan lingkungan hidup, katakanlah di Jawa Barat."

"Kita perlu (data) berapa penyuluh lingkungan hidup. Kita perlu berapa pengendali lingkungan hidup. Kita perlu berapa pengawas lingkungan hidup. Kita sampai hari ini belum bisa menjawab," ungkapnya. "Artinya, kalau kemudian di sana-sini timbul masalah lingkuan hidup, itu merupakan hal yang wajar karena kita tidak pernah tahu berapa sumber daya yang kita perlukan untuk menjamin ini (pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)."

Rakor ini jadi penting, menurut Hanif, karena arah pembangunan lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa ditentukan sendiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. "Justru, keberhasilan dan tingkat efektivitasnya tergantung bagaimana sumber daya manusia ini mampu kita petakan dengan detail," imbuhnya pada 300 peserta luring dan 700 audiens daring.

Selain aparatur sipil negara (ASN) di bidang lingkungan hidup, MenLH menyoroti staf non-aparatur, yang menurut dia, jumlahnya jauh lebih banyak dari jajaran ASN. "Di mana sih teman-teman non-aparatur ini? Non-aparatur inilah sebenarnya yang ada di titik paling muka, ujung tombak bagaimana kemudian lingkungan hidup mampu kita jaga kualitas tata lingkungannya."

"Teman-teman yang berada di sektor swasta, langsung berhadapan-hadapan dengan masyarakat, itulah yang kita sebut dengan sumber daya non-aparatur Kementerian Lingkungan Hidup," ujar dia. Setelah rakor selama tiga hari ini selesai, masing-masing kabupaten/kota diminta memiliki peta detail SDM LH, baik aparatur maupun non-aparatur.

"Berapa sumber daya aparatur dan non-aparatur yang dimiliki? Kompetensi apa yang harus dibangun untuk menunjang pelayanan kualitas lingkungan hidup mulai dari penyeluruhan, pengendali, hingga pengawasan lingkungan hidup di kabupaten tersebut? Apa strategi yang harus kita bangun? Bagaimana peningkatan kapasitas kompetensinya?" sebut MenLH terkait pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab setelah rakor selesai.

MenLH berkata, "Visi Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Artinya, akan terjadi eskalasi yang cukup besar dari konteks pembangunan ekonomi yang biasanya bersentuhan dengan sendi-sendi tata lingkungan."

"Hari ini saja dari sisi informental dasar kita yang sederhana, yaitu penanganan sampah. Sejak 10 tahun lalu, pencapaian pengelolaan sampah kita baru mencapai 39 persen. Menuju Indonesia Emas 2045, Bapak Presiden meminta pengelolaan sampah 100 persen pada 2029."

"Bayangkan saja ada lompatan dari 39 persen jadi 100 persen tahun 2029. Apa upaya kita semua? Kalau kita tidak membangun dulu kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kita, nonsens itu bisa kita lakukan," menurut MenLH.

Hanif juga membahas peran KLH dalam membangun ekonomi hijau dan biru. "Meski sebenarnya ekonomi itu secara umum kita kategorikan sebagai ekonomi hijau, tapi kemudian ada yang mengklasifikasi lagi, karena dari laut, jadi biru. Tapi intinya, ekonomi hijau adalah ekonomi yang berkelanjutan."

"Kemudian, swasembada pangan. Apa sih kontribusi kita (KLH) di swasembada pangan? Banyak banget, mulai dari menjaga mutu genetik, menjaga kualitas air, menjaga keberadaan lahan sawah yang berkelanjutan, sampai menjaga kualitas kerusakan lingkungan," bebernya.