Beri Kompensasi Rp 1 Juta, Jokowi Tolak Dibilang Pengepul Monyet

Jokowi menolak disebut pengepul monyet karena kebijakannya menertibkan topeng monyet dan memberi kompensasi Rp 1 Juta untuk 1 monyet.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 24 Okt 2013, 15:39 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2013, 15:39 WIB
jokowi-monorel-131017a.jpg
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluarkan kebijakan menertibkan topeng monyet. Meski memberikan sejumlah uang kepada para tukang topeng monyet yang piaraannya kena razia, yaitu sebesar Rp 1 juta, ia menolak disebut sebagai pengepul monyet.

Pria yang kerap disapa Jokowi itu meluruskan, pemberian sejumlah uang sebesar Rp 1 juta bukan untuk membeli monyet-monyet tersebut, namun uang tersebut diberikan sebagai konpensasi karena monyet yang menjadi mata pencaharian mereka diambil.

"Sekarang kita itu tidak beli monyet, kita cuma memberikan kompensasi untuk mereka, para tukang topeng monyet itu, uang itu bisa mereka gunakan untuk alih usaha, bukan kita beli monyet," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, (24/10/2013).

Menurut Jokowi, para pengamen topeng monyet yang terjaring razia, bersedia monyetnya disita. Namun mereka ingin dapat membuka usaha sendiri. Pemberian uang, yang disebut Jokowi 'uang monyet' itu agar para pengamen topeng monyet mempunyai modal awal untuk merintis usaha baru.

"Saya juga sudah ketemu dengan mereka, dan mereka kemarin ada minta supaya bisa mencari pekerjaan lain. Ada yang minta jadi tukang sayur dan macam-macam. Nah, uang itu untuk modal mereka," kata Jokowi.

Angka Rp 1 juta yang diberikan tersebut, menurut politisi PDIP itu ditentukan melalui survei lapangan yang dilakukan oleh jajarannya. Kisaran harga monyet yang dipekerjakan untuk topeng monyet itu bervariasi, dari Rp 300 ribu sampai jutaan rupiah.

"Kalau monyet yang sudah dilatih itu, harganya bisa sampai Rp 3 jutaan, tapi itu kompensasi untuk alih usaha, bukan kita yang beli monyetnya," tegas Jokowi.

Sampai kapan pihaknya akan terus merazia topeng monyet, Jokowi tidak lagi mau menjawab. Dia menyerahkan kepada jajarannya di dinas terkait yaitu Kelautan dan Pertanian dan Dinas Sosial DKI Jakarta. "Sudah, urusan monyet disetop, tanya sana ke dinas, nanti saya jadi gubernur monyet," ucap Jokowi sambil tertawa.

Kritik muncul dari anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurul Qomar setelah Jokowi memberikan sejumlah uang kepada pawang topeng monyet sebagai kompensasi atas kebijakannya. Menurut Qomar, bila setiap monyet milik pengamen topeng monyet dijual maka  akan semakin banyak orang menernak monyet yang akan menjualnya kepada Jokowi. Jokowi pun jadi seperti 'pengepul monyet'.

"Jangan dibeli monyetnya. Dampaknya nanti banyak orang ternak monyet terus jual monyetnya ke Jokowi. Nanti Jokowi jadi tukang tampung monyet," kata Qomar. (Mvi/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya