Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

KPK Diminta Telusuri Kedekatan Kapolri Sutarman dengan Bu Pur

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Taslim S Chaniago meminta agar KPK segera menelusuri keterlibatan Kapolri dengan Bu Pur.

oleh Riski Adam diperbarui 09 Des 2013, 12:09 WIB

Diterbitkan 09 Des 2013, 12:09 WIB

Nama Sylvia Soleha alias Bu Pur melejit ketika memiliki kedekatan dengan sejumlah petinggi terkait kasus korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Tidak hanya kenal dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Bu Pur juga mengaku memiliki hubungan khusus dengan Kapolri Jendral Pol Sutarman pada saat pemimpin Polri tersebut menjabat Kapolda Metro Jaya pada 2010.

Kedekatan itu terlihat dalam dokumen yang diterima Liputan6.com pada Jumat 6 Desember 2013. Bu Pur begitu akrab hingga memanggil Sutarman dengan sebutan 'Dik Tarman' [baca: Keakraban Bu Pur dengan Kapolri Sutarman].

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim S Chaniago meminta agar KPK segera menelusuri kedekatan Sutarman dengan Bu Pur yang diduga sebagai makelar proyek di beberapa lembaga kementerian.

"Untuk mengetahui seperti apa keterlibatannya, KPK harus mendalami apakah yang bersangkutan (Sutarman) terlibat kasus atau tidak, seperti apa yang disebut-sebut dalam BAP (Berita Acara pemeriksaan) tersebut," kata Taslim saat berbincang dengan Liputan6.com melalui telepon, Senin (9/12/2013).

Lebih lanjut, politisi PAN ini juga menjelaskan, tak perlu dipermasalahkan bila nama Sutarman masuk dalam sebuah BAP. Sebab, setiap orang bisa saja masuk dalam sebuah BAP. Namun, yang terpenting adalah seperti apa isi BAP tersebut.

"Jadi KPK bisa saja mendalami dan tidak ada halangan untuk itu. Tapi kalau soal nama yang masuk ke BAP itu ya saya kira tidak ada masalah, tapi seperti apa isi BAP itu," tuturnya.

Lebih jauh, Taslim juga menjelaskan, terkait kedekatan Sutarman dengan Bu Pur, Komisi III tidak bisa mendalami. Karena hal tersebut merupakan wewenang KPK.

"Soal keterlibatan itu bukan wewenang Komisi III untuk menyelidiki, tentu itu wewenang KPK. Komisi III tetap pada memantau kinerja Kapori dan institusi kepolisian," imbuhnya.

"Nah, kalau rapat dengan KPK, baru kita menanyakan bagaimana kasus tersebut dan mendorong untuk segera diselesaikan. Sehingga segala bentuk kasus korupsi itu dapat segera terselesaikan," pungkasnya. (Adm/Yus)