Lembaga Non-Struktural Kuras APBN, Fitra: Seharusnya Dirampingkan

Pemerintah dinilai tidak efektif dalam menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 2013 ini. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai APBN banyak digunakan untuk mendanai pegawai Lembaga Non Struktural (LNS) Negara APBN 2013.

"Agenda reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas Pemerintah, seharusnya menghasilkan birokrasi yang efisien dari segi sisi struktur dan biaya namun kaya fungsi," ungkap Sekjen FITRA, Yenny Sucipto dalam Catatan Akhir Tahun 2013 di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (30/12/13).

Ia menjelaskan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdapat 76 LNS, pada tahun 2011 menjadi 101 LNS, dimana terdapat penambahan 11 LNS. Pembentukan LNS ini setidaknya menguras anggaran hingga Rp 8,3 triliun untuk operasional dan belanja pegawai Rp 100 miliar.

"Ada lembaga yang tugasnya berkaitan dengan bencana itu ada 5-7. Lumpur Sidoarjo sendiri, penanggulangan bencana sendiri, mitigasi sendiri. Yang seharusnya bisa cuma 2 atau 3 lembaga bisa jadi 5-10 yang nanganin" jelas Yenny.

Karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah bisa merampingkan lembaga-lembaga ini agar dana APBN tidak terkuras sia-sia.

"Pemerintah harusnya rampingkan lembaga non struktural agar anggaran tidak terkuras sia-sia," tandas Yenny. (Adi)

Baca Juga:

Banyak `Program Amal`, Pemerintah Dinilai Gagal Tekan Kemiskinan
LSM Fitra: Laba BUMN Bisa `Ditilep` Partai
Fitra: Kebijakan PNBP 2013 Eksploitatif