APBN Defisit Rp 104,2 Triliun, Pengusaha Yakin Pemerintah Sudah Berhitung

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa angka tersebut mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.

Meskipun demikian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

Meski defisit APBN sebesar Rp 104,2 triliun, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira mengungkapkan bahwa ia masih optimis dunia usaha di Indonesia mampu tetap menunjukkan ketahanan.

“Meskipun saat ini kita menghadapi tantangan seperti defisit APBN sebesar Rp 104,2 triliun per Maret 2025 dan penurunan daya beli masyarakat, dunia usaha di Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan semangat inovasi yang tinggi,” ujar Angga kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Angga menilai, Pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan menawarkan konsesi perdagangan kepada Amerika Serikat, termasuk penurunan tarif impor untuk beberapa produk, sebagai upaya memperkuat hubungan dagang dan membuka peluang ekspor baru bagi pelaku usaha dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi produk Indonesia di pasar internasional,” ucapnya.

Angga menyoroti, defisit APBN yang tercatat di Bulan Maret masih berada dalam batas yang wajar dan terkendali, mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati oleh pemerintah.

“Hal ini memberikan keyakinan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk terus mendukung dunia usaha melalui berbagai kebijakan stimulasi ekonomi,” kata dia.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, serta semangat inovasi dan adaptasi yang dimiliki oleh para pelaku usaha, Indonesia mampu melalui tantangan ini dan terus bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dari dari sisi pendapatan negara, realisasi hingga akhir Maret 2025 telah mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

Penerimaan perpajakan itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak yang mencapai Rp 322,6 triliun, atau 14,7 persen dari target tahunan Rp 2.189,3 triliun.

Kedua adalah penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, yang justru menunjukkan kinerja cukup baik dengan capaian 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi sebesar Rp 115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 513,6 triliun. Realisasi yang cukup tinggi ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di kuartal pertama tahun ini.