Jurus Kampanye Risma-Whisnu Jelang Pilkada Surabaya

Whisnu mengatakan jika warga Surabaya tak mempunyai kartu BPJS, kader PDIP akan membantu pengurusannya.

oleh Dhimas Prasaja diperbarui 06 Des 2015, 05:35 WIB
Diterbitkan 06 Des 2015, 05:35 WIB
20150925-Pilkada Surabaya-Pasangan Risma Whisnu-Nomor Urut-Surabaya
Pasangan Risma-Whisnu saat mendatangi Gedung KPU Kota Surabaya, Jumat (25/9/2015). (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - 5 Hari jelang Pilkada Surabaya, tim pemenangan pasangan calon walikota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana Cawawali (Risma-Whisnu) menggelar bakti sosial atau baksos pengobatan gratis di Karah, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur.

Whisnu saat mengunjungi baksos mengungkapkan, pengobatan gratis kepada masyarakat ini sudah berjalan 2 pekan di 96 kelurahan se-Surabaya.

"Hari ini, kita laksanakan serentak di 5 dapil," kata Whisnu, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 5 Desember 2015.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini menjelaskan, selain melakukan baksos, pihaknya juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Ternyata banyak masyarakat yang belum tahu tentang pelayanana kesehatan gratis," kata Whisnu.


Whisnu mengatakan jika warga Surabaya tak mempunyai kartu BPJS, kader PDIP akan membantu pengurusannya. "Jika tak tercover BPJS, bisa kita uruskan gratis," kata dia.

Menurut Whisnu selama ini kader-kader PDI Perjuangan Surabaya juga mempunyai tim khusus, yang menangani masalah kesehatan masyarakat. Termasuk menyediakan ambulans bagi warga yang membutuhkan.

"Mereka siap memberikan pelayanan 24 jam on call. Setiap saat tim ini siap membantu pelayanan kesehatan masyarakat," sebut pria yang akrab disapa WS ini.

"Warga tak mampu kita bantu agar mendaptkan pelayanan gratis," sambung Whisnu.

Selama menjabat wakil wali kota mendampingi Wali Kota Tri Rismaharini periode sebelumnya, Whisnu telah mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat sekitar Rp 400 miliar.

Pada tahun anggaran 2016, sebelum masa jabatannya berakhir, anggaran pelayanan kesehatan diproyeksikan mencapai Rp 600 miliar.

"Anggaran tersebut bertambah, karena inflasi harga obat naik dan juga jumlah penduduk yang bertambah," pungkas Whisnu.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya