3 Kelemahan Jika Ahok Maju Pilgub DKI Tidak Lewat Partai

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai bisa menjadi bumerang bagi dirinya.

Menurut pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ahok kembali mewarisi pemerintahan yang terbelah (divided government). Di mana jika Ahok terpilih akan mendapat perlawanan mayoritas legislatif (DPRD) yang tentunya akan merugikan dan menyulitkan Ahok.

Denny mengungkap tiga kelemahan Ahok akibat memilih jalur independen untuk maju di Pilgub DKI. Pertama, Ahok akan kesulitan dalam anggaran belanja untuk program pemerintah. Mengingat, DPRD sangat berperan dalam menentukan anggaran bagi Pemprov DKI.

"Tak ada pembangunan tanpa anggaran. Dan sistem anggaran sudah dibangun dengan menyertakan DPRD sebagai check and balance," katanya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Denny mengatakan, Pemprov DKI sedianya memiliki kemewahan dalam anggaran (APBD) 2015 yang termasuk tertinggi, yakni mencapai Rp 69,28 triliun. Namun kemewahan tersebut tak bisa dimanfaatkan secara maksimal bila anggaran tak terserap secara optimal.

Misalnya saja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Oktober 2015 mencatat penyerapan anggaran Pemprov DKI tergolong rendah dan terburuk di Indonesia, yang hanya 19, 39 persen. Bahkan lebih buruk dibandingkan Papua, dan Gorontalo yang saat ini mampu menyerap APBD hingga 63,1 persen.

"Dengan serapan rendah itu, puluhan triliun dana yang tersedia belum digunakan. Padahal, penggunaan dana yang sudah tersedia itu sangat membantu publik Jakarta. Dana Podomoro yang membantu DKI ratusan miliar itu pun tak sebanding dengan dana puluhan triliun yang sah, yang belum terserap," ujar Denny.