Ujian Nasional Akan Dihapus, Ini Respons Agus Yudhoyono

Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono angkat bicara soal rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus Ujian Nasional 2017.

"Pasti ada plus minusnya. Dulu ada ujian nasional plus minusnya. Bagi saya pendidikan itu proses berkelanjutan, sedangkan hidup itu universitas abadi," ucap Agus di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (26/11/2016).

Namun, kata Agus, Mendikbud juga perlu memikirkan bagaimana parameter keberhasilan siswa saat menjalani sekolah.

"Tapi memang harus ada parameternya. Indikator keberhasilannya," kata Agus.

Putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menegaskan, ujian harus dihadapi oleh semua siswa.

"Hidup itu adalah ujian. Di pendidikan melalui ujian. Fair atau tidak fair, itulah hidup," ucap Agus.

Mendikbud mengusulkan moratorium atau penangguhan UN pada 2017.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir pada Kamis, 24 November 2016.

Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," kata Muhadjir.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

"Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK, serahkan ke provinsi masing-masing. Untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucap Muhadjir.

Mendikbud juga mengatakan pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut.

"Kalau sudah tahu dengan (pemetaan) melalui UN ternyata sekitar 30 persen saja yang bagus, maka kami harus melakukan pembenahan-pembenahan dulu," kata dia.

Kemendikbud akan membenahi sekitar 70 persen sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional secara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar. Aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah dan lingkungan.

Muhadjir mengatakan biaya pembenahan sekolah yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional.

"Orangtua tidak perlu stres (tentang UN). Saya masih mengajukan ke Presiden, karena pertama-tama masih harus ada Instruksi Presiden soal UN," ucap Muhadjir.