Wamenkop Tegaskan Koperasi Desa Merah Putih Tak Bebani APBN, Jadi Solusi Ekonomi Pedesaan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan solusi ekonomi pedesaan yang tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ferry mengatakan program itu dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Ferry dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/4) seperti dilansir Antara.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September 2025.

Anggaran operasional, diperkirakan Rp5 miliar per koperasi, bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.

“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” ucap Ferry.

Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan enam kegiatan utama meliputi manajerial perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, distribusi pupuk, benih, dan pestisida, apotek desa, serta klinik desa.

Pemerintah meluncurkan platform digital resmi kopdesmerahputih.kop.id sebagai pusat pendaftaran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara mandiri (self-declare) pada Senin 21 April 2025.

Menurut Menteri Koperasi atau Menkop Budi Arie Setiadi, peluncuran platform ini merupakan hasil rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) KDMP yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 15 April 2025.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa situs web atau website ini akan menjadi dashboard nasional bagi Satgas KDMP, berfungsi sebagai sumber data tunggal untuk program strategis ini.

"Dashboard nasional ini bertujuan untuk merekap serta memantau proses pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, mulai dari sosialisasi, musyawarah desa khusus, rapat anggota, hingga berdirinya koperasi dengan data perkembangan yang disajikan secara real time," ujar Menkop Budi Arie, melansir Antara, Selasa (22/4/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan, data yang terkumpul melalui dashboard ini akan dikembangkan menjadi Kophub Omnichannel Marketplace.

Inisiatif ini bertujuan untuk memantau rantai pasok produk-produk unggulan desa serta memantau kesehatan dan kinerja koperasi desa secara menyeluruh.

Budi Arie menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam keseluruhan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) atau Koperasi Merah Putih.

"Kita harus menggunakan teknologi digital untuk membuat semua proses bisnis ini transparan, profesional, dan akuntabel," ucap dia.

"Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Sistem yang transparan, profesional, dan akuntabel adalah kunci keberhasilan gerakan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," sambung Budi Arie.