Golkar: Usung Jokowi di Pilpres 2019 Harga Mati

Sedangkan terkait kursi calon Wakil Presiden, Idrus menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Jokowi.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 22 Jul 2017, 20:28 WIB
Diterbitkan 22 Jul 2017, 20:28 WIB
idrus-marham-130917c.jpg
Idrus Marham.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Golkar Idrus Marham ‎menegaskan sikap partainya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang pohon beringin itu menegaskan bakal kembali mengusung Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden.

"Jokowi harga mati. Kami tetap konsisten dengan arah kebijakan DPP untuk mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019," ujar Idrus di Hotel Sultan, Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Keputusan tersebut, menurut dia berdasarkan hasil Rapimnas Golkar tahun 2016 dan hasil rapat pleno pada 18 Juli 2017. Sedangkan terkait kursi Wakil Presiden, Idrus menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Jokowi.

"Sama seperti pemilihan gubernur, calon gubernur yang memilih sendiri tiga calon wakilnya, setelah itu baru ditetapkan berdasarkan keputusan," kata Idrus.

Dia mengatakan, penetapan Ketum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka tak akan mengubah arah politik Partai Golkar dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Kami di Golkar semua dengan mekanisme yang dilewati sudah menetapkan tak akan menggelar Munaslub terkait masalah yang dihadapi oleh ketua umum (Setya Novanto). Kami tetap solid," tegas Idrus.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzili. Dia mengatakan, Golkar sebagai parpol pendukung pemerintah tidak mempermasalahkan rencana sejumlah kalangan mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstutusi (MK).

Bahkan, jika gugatan itu dikabulkan MK, Golkar tetap akan mengusung Jokowi di Pilpres 2019. "Partai Golkar solid mendukung Pak Jokowi," kata Ace di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dia berujar, semua kader Golkar sejauh ini loyal terhadap keputusan partai soal mencapreskan Jokowi. Namun, hal tersebut bisa berubah jika ada keputusan partai melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

"Kecuali kalau Rapimnas mengatakan lain, ini adalah keputusan Rapimnas, kita harus loyal taat terhadap keputusan Rapimnas," ujar dia.


Saksikan video menarik di bawah ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya