Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Ini Alasan PAN Tak Paksakan Kadernya Jadi Cawapres Prabowo

PAN juga mengamati kemungkinan partai-partai pendukung Jokowi berpindah haluan karena kadernya tidak dipilih menjadi cawapres.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Jun 2018, 01:19 WIB

Diterbitkan 27 Jun 2018, 01:19 WIB

Jelang Pilkada Serentak 2018, Prabowo Subianto Temui Zulkifli Hasan

Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (kiri) bersamaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Senin (25/6). Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya tidak akan memaksakan kader menjadi calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Dalam membangun koalisi, menurutnya setiap partai tidak bisa memaksakan kehendak.

Andai PAN bergabung mendukung Prabowo, kata dia, partai-partai lain juga akan ikut menawarkan kader menjadi Cawapres Prabowo. Karena itu, PAN akan menunggu perkembangan yang ada.

"Dalam koalisi itu, kesepakatan kesepahaman enggak bisa harga mati. Harga mati itu kalau PAN bisa usung sendiri, harga mati. Tapi kalau enggak bisa tentu kesepakatan. Akan sangat tergantung koalisinya. Kami rasional saja," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Dia menuturkan, setiap partai pasti memiliki ego dan agenda masing-masing dengan menawarkan kadernya menjadi pendamping Jokowi atau Prabowo. Untuk itu, harus ada kesepakatan antarpartai terkait cawapres.

Akan tetapi, Zulkifli memahami cara tersebut dilakukan oleh tiap partai demi menjaga perolehan kursinya di DPR. PAN sendiri saat ini hanya memperoleh 8,6 persen kursi di DPR atau 7,59 persen suara sah nasional.

"Di partai-partai masing-masing masih punya ego. Kalau koalisi besar, contoh misalnya koalisi sebelah sana Pak Jokowi apa semua sudah oke, kan belum, baru pernyataan. Nanti kalau bicara wapres gimana?" ujar Zulkifli.

Saat ini PAN juga mengamati kemungkinan partai-partai pendukung Jokowi berpindah haluan karena kadernya tidak dipilih menjadi cawapres. Jika hal itu terjadi, PAN akan membuka komunikasi untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2019.

"Kan ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Misal PKB, Cak Imin enggak bisa jadi cawapres, terus cari alternatif. Kami berdua enggak bisa. Mestinya ada satu partai lagi. Tapi kalau Golkar yang marah, ayo PAN kita berdua saja. Masih bisa itu," tandas Zulkifli.

Reporter: Renald Ghiffari

Saksikan video pilihan di bawah ini:

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di liputan6.com.