Prabowo Dapat Dukungan dari Rektor, Akademisi, dan Aktivis Kampus

Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima dukungan dari Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo merasa terhormat diberi dukungan dari para akademisi.

"Hari ini saya merasa dihormati merasa besar hati dengan dukungan dari tokoh-tokoh akademisi kampus. Karena memang suatu bangsa nasibnya masa depannya sejarahnya akan ditentukan oleh guru-guru," kata Prabowo di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat malam (5/4/2019).

Menurutnya, peran para pendidik sangat penting untuk kelangsungan nasib bangsa. "Kalau guru-guru mengajarkan bangsa itu untuk menjadi bangsa yang kalah maka bangsanya akan kalah. Kalau guru-guru ajarkan murid-muridnya curang mencuri maka bangsanya akan curang," kata Prabowo.

Dia menambahkan, universitas atau perguruan tinggi merupakan hal tertinggi dalam sebuah peradaban serta wujud kecerdasan dan kecanggihan.

"Universitas ibarat bank dan tempat deposito pengetahuan pengalaman kebijakan dan kebajikan. Tidak hanya knowledge tapi wisdom," ucap Prabowo.

Sementara, Presiden Gerak Indonesia Muhammad Budi Djatmiko dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mengaku bangga mendukung Prabowo sebagai presiden. Sujatmiko pun menyampaikan aspirasi untuk perguruan tinggi kepada Prabowo jika terpilih kelak.

Pertama, kata dia, APBN untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia masih kurang cukup. Sementara, porsi dana negara untuk perguruan tinggi negeri lebih besar sebanyak 7,5 persen. Padahal, indikator-indikator pengukuran bagi perguruan tinggi swasta maupun negeri sama saja. Kemudian, anggaran riset perguruan tinggi swasta juga masih kecil.

"Tentu saya mohon agar jika Allah berkehendak Prabowo presiden, mohon anggaran perguruan tinggi swasta ditingkatkan," ucap Budi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sujatmiko menilai, perguruan tinggi di Indonesia terlalu dicengkeram pemerintah.

"Permasalahan PT di Indonesia, UU sistem pendidikan nasional tahun 2003 katakan bahwa PT bersifat otonomi. Tapi besarnya kungkungan pemerintah kontrol perguruan tinggi swasta dan ini tidak boleh dilakukan," kata dia.

Lanjutnya, pihaknya telah mempelajari dari 32 negara maju bahwa pendidikan tidak dikenakan pajak. Dia pun menganggap pemerintah sekarang melihat kampus swasta layaknya perusahaan.

"Dosen tidak kena pajak jika mereka beli buku dan mahasiswa tidak kena pajak kalau berorientasi pendidikan," tuturnya.

Selain itu, pemerintah belum mampu menyediakan progam pasca sarjana bagi para dosen. Padahal, dalam aturan pendidikan syarat menjadi dosen memiliki gelar srata dua.

"Kalau Prabowo presiden kami minta dosen yang masih S1 bisa dapat beasiswa agar dapat S2. Agar mereka bisa buka sekolah-sekolah di daerah luar Jawa," pintanya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka