Sengketa Hasil Pilpres, Ketum Golkar: Biarkan MK Berproses Sesuai Mekanisme

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap semua pihak bisa membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sesuai mekanisme. Hal ini, ia katakan terkait dengan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019, yang akan dilaksanakan pada Jumat, 14 Juni 2019. 

"Biarkan MK berproses sesuai mekanismenya, jadi tidak perlu dukung-dukungan di sana. Yang penting kuasa hukumnya yang datang," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). 

Saat nanti sidang perdana sengketa Pilpres dibuka, Airlangga meminta semua pihak mematuhi aturan konstitusi dan menerima hasil putusan MK dengan baik.

"Tentunya Partai Golkar kita hargai sistem konstitusi, mekanisme konstitusi yang ada melalui MK. Jadi memang seluruh partai politik sebaiknya mamatuhi keputusan MK nanti," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengimbau pendukungnya agar tak datang di Mahkamah Konstitusi. 

"Kami tentunya berterima kasih, dan mengharapkan masyarakat tak datang berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi," kata Tito di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas,) Jakarta Pusat, Rabu, 13 Juni kemarin. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, pujian yang sama juga datang dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia memuji capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang melarang para pendukungnya tidak berbondong-bondong hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung. Menurutnya, sikap Prabowo sangat bijaksana.

"Itu sudah keputusan Pak Prabowo yang sangat bijaksana, tidak ada lagi turun ke jalan," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Mantan Panglima TNI itu berharap, dengan adanya imbauan tersebut, para pendukung Prabowo-Sandiaga tak ada lagi yang berbondong-bondong ke MK, apalagi sampai menyebabkan kerusuhan. Moeldoko meminta para elite politik juga dapat mematuhi imbauan Prabowo.

"Jadi jangan lagi yang di kanan kirinya mengembangkan pemikiran yang ambigu. Jangan satu sisi ke MK, satu sisi masih ada di jalanan. Itu tidak benar," jelas dia.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka