Demokrat Tegaskan Tak Mungkin Rujuk dengan Koalisi Perubahan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, tidak mungkin partainya untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). KPP mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Saya rasa tidak mungkin, banyak aspek dalam hal ini kemungkinan kecil sekali," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Menurut Herman, terlalu banyak aspek yang telah tercederai. Kini, kata dia partainya bakal fokus melihat parpol atau koalisi mana yang menjunjung tinggi etika dalam berpolitik.

"Oleh karenanya akan fokus ke depan mana yang lebih memiliki yang tadi disebutkan bahwa berpolitik itu berdasarkan pada etika dan moral berpolitik," kata dia.

Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.

"Ini kan hanya pemikiran saya, bisa saja terjadi karena dinamika politik. Tapi yang sudah pasti kan dua koalisi yang sudah pasti, koalisi Pak Prabowo dan koalisi Pak Ganjar," kata dia.

Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.

"Semuanya tentu di kaji didalami dan tentu sebagai partai yang kami selalu terbuka untuk siapapun tentu semuanya akan dikaji dan didalami," ujar dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memilih pergi dari koalisi yang dibangun Nasdem karena mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.

AHY menyebut tak ada koordinasi dengan pihaknya berkaitan dengan hal tersebut.

"Bagi kami, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat (agree to disagree), daripada dipaksa menerima keputusan, yang kami tidak terlibat dalam prosesnya. Inilah substansinya," ujar AHY dalam pidatonya di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2023).

AHY menyebut, partai politik serupa dengan institusi, bukan milik pribadi. Dalam sebuah institusi ada tata kelola dan mekanisme yang berlaku dalam mengambil sebuah keputusan. Termasuk soal penentuan capres dan cawapres.

"Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden, yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa, tidak bisa hanya diputuskan begitu saja, dalam hitungan menit oleh segelintir orang," kata AHY. 

AHY menyebut, dalam tubuh Partai Demokrat segala sesuatunya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam wadah Majelis Tinggi Partai. AHY menegaskan tak ada yang bisa memaksa keputusan yang diambil Partai Demokrat.

"Sejak awal, Partai Demokrat telah mengingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan fait accompli, atau dalam tanda kutip, memaksa Partai Demokrat, untuk menerima sebuah keputusan. Keputusan yang sepihak tanpa melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Dasarnya adalah, mutual trust, rasa saling percaya, juga semangat keadilan, dan kesetaraan, yang menjadi titik temu perjuangan," kata AHY.