Cak Imin: Rakyat Ternyata Butuh Perubahan, Butuh Nasibnya Naik Kelas

Calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, dan PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengeklaim, rakyat Indonesia di berbagai daerah menginginkan adanya perubahan.

oleh Winda Nelfira diperbarui 17 Nov 2023, 14:33 WIB
Diterbitkan 17 Nov 2023, 00:45 WIB
Bakal cawapres Koalisi Perubahan, Cak Imin hadir dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Partai NasDem. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)
Cawapres Koalisi Perubahan, Cak Imin hadir dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Partai NasDem. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, dan PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengeklaim, rakyat Indonesia di berbagai daerah menginginkan adanya perubahan.

Rakyat, kata Cak Imin, ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini disampaikan Cak Imin dalam kunjungannya ke Batang, Jawa Tengah.

"Denyut nadi energi perubahan itu merata, rakyat ternyata membutuhkan perubahan, rakyat butuh nasibnya naik kelas," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (16/11/2023).

Pada kesempatan itu, Cak Imin juga mengucapkan terima kasih kepada semua partai pengusung dan relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Relawan, kata Cak Imin, telah bekerja keras mengampanyekan energi perubahan hingga pelosok negeri.

"Alhamdulillah kerja keras tidak mengkhianati hasil. Saya merasakan sendiri mesin PKB sangat gerak cepat, mesin PKS gerak, mesin Nasdem gerak, ditambah relawan-relawan," ucap dia.

Selain itu, Cak Imin turut menyinggung soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Cak Imin, netralitas bagi penyelenggara negara itu mutlak.

"Yang penting sekarang semua belajar dari kesalahan, netralitas itu mutlak. Kalau tidak (netral), pemilu kotor. Kalau pemilu kotor, Indonesia hancur gara-gara titik nol demokrasi," ucap dia.

Cak Imin mengibaratkan penyelenggara negara sebagai wasit. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai seorang wasit seharusnya bebas dari kepentingan apa pun.

"Wasit semuanya harus fair. ASN, Polisi, KPU, semua harus betul-betul menjaga. Bukan untuk AMIN, tapi soal pemilu yang dilahirkan dengan fair akan memperkuat pemerintahan baru," kata dia.

Megawati Sebut Kecurangan Pemilu 2024 Mulai Terlihat

pengundian nomor urut capres-cawapres Pemilu 2024
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri terihat menghadiri dan menyaksikan langsung pengundian nomor urut capres-cawapres Pemilu 2024 di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh masyarakat ikut mengawal jalannya pemilu 2024 mendatang. Megawati memberi sinyal akan adanya kecurangan dalam pemilu 2024 mendatang.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu 2024 yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi," ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan di Youtube, Minggu (12/11/2023).

"Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," kata Megawati.

Megawati kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam menentukan calon pemimpin Republik Indonesia periode 2024-2029.

"Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri," kata Megawati.

Tak hanya itu, Megawati juga menyarankan kepada seluruh elemen bangsa untuk berani menyuarakan kebenaran. Menurut dia, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara untuk bersuara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

"Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu! Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani! Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat," kata dia.

TPN Ganjar-Mahfud Ajak Pendukung Waspadai Kecurangan dan Sabotase Suara

Pendukung Ganjar-Mahfud
Pendukung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memberikan dukungan saat pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di KPU. Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut 3 sebagai pasangan capres-cawapres 2024. (Foto: tim media Ganjar-Mahfud)

Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud mengajak semua pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk mewaspadai sabotase suara saat proses pencoblosan.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Amarsyah Purba, mengajak semua pendukung memastikan tidak adanya sabotase suara di lapangan. "Kewajiban kita untuk menjaga suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak hilang, baik hilang karena disabotase, maupun hilang dalam perjalanan dari TPS ke KPU setempat," kata Amarsyah, dilansir Antara, Selasa (7/11/2023).

Amarsyah mengatakan pendukung Ganjar-Mahfud bisa memanfaatkan handphone untuk menyimpan bukti jika menemukan kecurangan saat pilpres. Pendukung diminta tidak lengah dan harus teliti dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil.

Tentu saja, kata Amarsyah, kecurangan harus dilawan dengan membangun kekompakan antarpendukung Ganjar-Mahfud. "Jadi, sekali lagi, yang penting itu adalah membangun kekompakan. Menjalin informasi, jangan bekerja sendirian," kata Amarsyah.

Tak lupa, Amarsyah meminta para pendukung Ganjar-Mahfud Md membulatkan tekad untuk meraih kemenangan pada pilpres 2024.

"Kita harus kompak, sama-sama kita bertekad. Iktikad kita baik, niat kita baik, dikerjakan dengan cara yang baik, tapi yang paling utama adalah kerja, kerja, dan kerja," ujar Amarsyah.

Nomor Urut Capres-Cawapres: Anies-Muhaimin 1, Prabowo-Gibran 2, Ganjar-Mahfud 3

pengundian nomor urut capres-cawapres Pemilu 2024
Pasangan capres-cawapres Pemilu 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (kiri ke kanan) berpose usai pengundian nomor urut di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/11/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi mengikuti pengundian nomor urut kontestasi pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung oleh 4 partai politik mendapatkan nomor urut 1

Pengundian nomor urut berlangsung di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Dalam pengundian nomor urut capres-cawapres ini, KPU menggunakan mekanisme dua tahap. Pertama, adalah pengambilan nomor antrean untuk mengambil nomor urut dilakukan oleh cawapres.

Cawapres yang mengambil nomor urut pertama adalah Muhaimin Iskandar karena ia melakukan pendaftaran pertama ke KPU, disusul oleh Mahfud Md di urutan kedua, dan Gibran di urutan ketiga.

Setelah itu, pengambilan nomor urut pasangan calon dilakukan oleh capres. Anies menjadi capres pertama yang mengambil, disusul Ganjar, dan kemudian Prabowo.

Tiga pasangan yang sudah resmi menjadi peserta pemilu 2024 yaitu, pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Kemudian, Ganjar-Mahfud yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Selanjutnya, pasangan Prabowo-Gibran yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024.

KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya