Polemik Ketahanan Pangan, Jubir Anies Heran TKN Prabowo Tak Paham Konsep Contract Farming

Polemik terkait program food estate terus menghangat, setelah calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan visinya akan mengganti program lumbung pangan itu menjadi contract farming atau pertanian kontrak di Jakarta pada Sabtu (25/11/2023).

oleh Tim News diperbarui 01 Des 2023, 23:04 WIB
Diterbitkan 01 Des 2023, 19:44 WIB
Kementerian PUPR
Kick off food estate penanaman jagung di atas lahan 10 ribu hektare di Distrik Manem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Selasa (21/3) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Polemik terkait program food estate terus menghangat, setelah calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan visinya akan mengganti program lumbung pangan itu menjadi contract farming atau pertanian kontrak di Jakarta pada Sabtu (25/11/2023).

Juru bicara paslon AMIN, Surya Tjandra, menegaskan bahwa tujuan program food estate mungkin baik. Namun menuai perdebatan publik, karena dari sejak awal perencanaan program ketahanan pangan itu memang bermasalah dan tidak dikelola dengan baik.

“Pendekatannya lebih banyak berorientasi proyek, yaitu industrialisasi pertanian untuk menggenjot lumbung pangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek historis subyek petani yang akan mengerjakannya, maupun pertanian kultural yang mendasari para petani lokal bekerja," terang Surya dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Mantan Wakil Menteri ATR/BPN ini memberikan dua contoh proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Merauke, Papua yang justru mengalienasi atau meminggirkan para petani lokal. Dalam proyek food estate di Kalimantan Tengah, Surya menyoroti lahan pertanian yang adalah milik negara dan beredar isu di media bahwa akan dikelola oleh yayasan yang berisi para politisi dan pengusaha yang dekat dengan Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kuasa program food estate.

“Untuk food estate di Kalimantan Tengah, kan petani juga tidak punya lahan sendiri, mereka pekerja. Tanahnya tanah negara, yang menurut laporan media pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Agro Industri Nasional (Agrinas), yang menurut laporan media yang sama, isinya adalah orang-orang yang dekat Menteri Pertahanan Prabowo. Masak Pak Menko Airlangga tidak tahu itu?” tukas Surya.

Sedangkan proyek food estate di Merauke, Papua, sambung dia, konversi hutan yang dianggap tak produktif, bahkan telah memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat setempat.

“Sungguh tragis nasib masyarakat Marind Anim di Merauke sana, sudah akses terhadap hutannya dihapus, pola pangan mereka dipaksa berubah secara cepat, akibatnya mereka amat merugikan. Semua karena kebijakan Pemerintah yang semena-mena dan tidak tepat!” tegas Surya.

Selain justru tidak berpihak kepada petani lokal, lanjut Surya, kebanyakan hasil proyek food estate saat ini amat rendah. Surya memaparkan contoh data proyek food estate di Merauke, Papua yang dibuka sejak 2011, dimana dari 1,23 juta hektar kawasan hutan hanya 400 hektar yang masih berjalan. Sedangkan di Ketapang, Kalimantan Barat yang dikerjakan sejak 2013, kata dia, dari 886.959 hektar, pemerintah baru sanggup mengusahakan 100.000 hektar.

“Sekarang pemerintah kembali mau membuka hutan dan menjadikannya food estate. Masalahnya hutan dan kayunya sudah lenyap, food estate yang dijanjikan tidak juga jelas perkembangannya. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya, ini proyek bangun food estate, atau strategi sekelompok orang mendapat kayu secara cepat dan menguntungkan?” cetusnya.

Masalah Lain

Surya menambahkan adanya masalah krusial lain dari proyek food estate saat ini adalah hilangnya posisi subyek, yaitu masyarakat petani itu sendiri. Orientasi proyek. Sambungnya, mengakibatkan food estate hanya dinilai dari luasnya, jumlah investasi, modal kerja, dan sarana produksi.

“Dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk Pemerintah, petani menjadi pekerjanya. Budaya pertanian dan karakter ekosistem setempat justru malah tidak dipertimbangkan, kearifan lokal dan nilai-nilai pertanian kultural dipinggirkan”, ujar dia.

Alih-alih membangun food estate baru yang merusak hutan dan berpotensi kembali gagal, kata Surya, paslon AMIN akan memulai dengan mendorong maksimalisasi dan perlindungan lahan pertanian produktif yang sudah ada saat ini di Indonesia, terutama di daerah-daerah lumbung pangan.

“Anies Baswedan ingin mengoreksi kebijakan yang tidak tepat tersebut, dan ingin mengembalikan kedaulatan petani sebagai subyek utama. Kearifan lokal dan pertanian kultural menjadi pedoman bagi pemerintah untuk bekerja. Ukuran keberhasilannya adalah kalau mereka berhasil dimuliakan, dengan kita bisa memperkuat ketahanan pangan, petani lokal sejahtera,” pungkas Surya.

Infografis Manfaat Berjalan Kaki Bagi Kesehatan
Infografis Manfaat Berjalan Kaki Bagi Kesehatan. Source: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya