Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyerukan komitmen bersamanya untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai, aman dan lancar.
Seruan sinergisitas pimpinan lembaga TNI dan Polri tersebut disampaikan dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Papua, pada Jumat 8 Desember 2023.
Baca Juga
Salah satu agendanya adalah meninjau deklarasi Pemilu Damai bersama dengan lintas elemen masyarakat di Papua.
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Listyo menekankan, TNI-Polri bersama seluruh stakeholder terkait memiliki tugas mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berjalan damai, aman dan lancar.
"Terkait dengan kegiatan yang kita lakukan selama ini, dimana kita selalu mengawal, menyerukan, dan menyaksikan bersama masyarakat serta KPUD, Bawaslu menyelenggarakan komitmen pemilu damai," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/12/2023).
Listyo pun menegaskan, kegiatan deklarasi pemilu damai sangat penting dan harus terus digelorakan.
Menurut Listyo, perbedaan dalam pesta demokrasi adalah hal yang lumrah, seluruh masyarakat bebas menentukan pilihannya. Namun, ditegaskan Listyo, dalam Pemilu 2024 semua pihak harus mengutamakan, mengawal serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sehingga ke depan apa yang menjadi tujuan nasional dan cita-cita bangsa semuanya bisa berjalan aman, lancar dan sesuai harapan rakyat," ujar Sigit.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga memiliki harapan yang sama. Agus ingin Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman dan damai. Untuk itu, Agus menegaskan akan berkolaborasi dengan Polri dan stakeholder terkait mewujudkan hal tersebut.
"Kita berharap pelaksanaan Pemilu di Papua dan daerah lainnya berjalan lancar. Kita akan bantu dari distribusi sampai pengamanan di TPS. Tentunya kita berkolaborasi dengan Polri, Bawaslu dan KPU yang ada di wilayah," ujar dia.
Seruan Pemilu Damai Terus Digaungkan
Seruan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai terus bergema di seluruh penjuru wilayah Indonesia dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintahan, organisasi masyarakat, mantan napi teroris, organisasi lintas agama, hingga seluruh komponen, serta elemen bangsa.
Mendukung terciptanya pemilu yang damai, Yayasan Daarul Ilmi Bekasi dan Pondok Pesantren Daarusalamah AL Mubarok Cianjur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dengan Polri dalam mengawal jalannya pesta demokrasi yang merupakan momen penting bagi sejarah Indonesia.
Ketua Yayasan Daarul Ilmi Bekasi Ustaz Supriyadi Mutlis mengatakan diperlukan sinergitas dari seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif dalam menyambut pemilu.
"Pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan terlaksana dengan aman, damai, dan mari kita hindari politik identitas demi Indonesia yang maju dengan menghindari hoaks. Mari kita hindari perpecahan demi Indonesia yang maju dan sejahtera," kata Supriyadi Mukhlis, Minggu (3/12).
Advertisement
Kampanye Pemilu 2024 Damai, Budi Arie Ungkap Jurus Cegah Hoaks
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan literasi digital demi mencegah penyebaran hoaks dalam periode Pemilu 2024.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan tidak begitu saja percaya akan suatu berita, apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoaks atau berita-berita palsu,” kata Budi Arie, dikutip dari Antara, Jumat (08/12/2023).
Sebagai upaya menyukseskan pesta demokrasi nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.
Sehubungan dengan hal tersebut, Budi Arie menyatakan, Kementerian Kominfo turut mendukung lewat kampanye Pemilu Damai 2024.
Kampanye tersebut berfokus pada ajakan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya secara cerdas serta menjaga ruang digital agar tetap sehat, bijak, dan kondusif.
Tingginya pemanfaatan teknologi digital saat ini, menurut Budi Arie, menjadi tantangan baru yang dapat mengacaukan arus informasi dan menghasilkan misinformasi, disinformasi, serta malinformasi.
Ia menyebut, sebanyak 42 persen masyarakat percaya pada misinformasi seputar pemilu. Besaran tersebut memiliki dampak negatif pada polarisasi dan kepercayaan terhadap demokrasi, institusi pemilu, serta penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta komitmen untuk tidak menyebarkan hoaks atau berita palsu.
“Kita mengharapkan Pemilu ini bisa kita lalui dengan semangat persatuan nasional, kebersamaan karena kita percaya pada bangsa yang bersatu yang bisa mewujudkan kemajuan sebuah negara,” jelasnya.