Tolak Penundaan Pemberian Bansos, Istana: Program Itu Sudah Ada Sebelum Gibran Jadi Cawapres

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunda pemberian bantuan sosial (bansos) selama masa Pemilu 2024.

Dia menekankan program bansos sudah dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sebelum putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Begini ya. Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum, jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon wakil presiden," jelas Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Dia mencontohkan program bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) diberikan Jokowi karena tingginya harga beras di pasaran. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

"Presiden memandang ini salah satu bentuk yang mempengaruhi inflasi sehingga pemberian ini sangat positif karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan (CBP) pemerintah yang 10 kilogram itu," katanya.

Mantan Panglima TNI itu memastikan tidak ada tendensi politik dalam penyaluran bansos oleh Jokowi. Dia mengatakan bantuan pangan beras akan tetap dilanjutkan, meski Pemilu 2024 berakhir.

"Jadi enggak ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah," tutur Moeldoko.

"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya," sambungnya.

Moeldoko juga menjawab kritikan soal penerima bansos pangan yang memakai data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bukan Kementerian Sosial. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga basis data penerima bansos dari berbagai kementerian.

"Kita memang ada tiga data ya. DTKS dari Kemensos, berikutnya REGSOSEK dari Kementerian Keuangan, berikutnya lagi dari Menteri PMK yang baru. Itu sudah digunakan," ujar dia.

Moeldoko mengatakan ketiga data tersebut disinergikan dan disempurnakan. Hal ini agar penerima bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran.

"Intinya semuanya sebagai hasil koreksi bahwa pemberian bantuan itu ada penyimpangan, bukan penyimpangan, ada deviasi siapa yang terima. Semakin ke sini semakin disempurnakan. Sebenarnya semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran. Enggak ada tujuan atau tendensi lain," pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengamini, bantuan sosial atau Bansos kerap dipolitisasi saat masa kampanye. Bahkan dia menyebut, kini Bansos sudah menjadi kompoditas berbau politik.

"Ya sekarang (masa kampanye) Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar saat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah saat melanjutkan kampanyenya, Sabtu 30 Desember 2023.

Ganjar mengaku, dirinya pun pernah menjadi sasaran kampanye hitam terkait Bansos. Kabar sumbang itu mengatakan, Ganjar dituding akan menghentikan pemberian Bansos kepada rakyat pra sejahtera jika terpilih menjadi presiden 2024.

"Dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. yang statement seperti itu rasanya tidak ngerti aturan gitu," sindir Ganjar.

Ganjar menjelaskan, Bansos adalah program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR yang menjadi usulan pemerintah dan secara sektoral Kementerian Sosial sudah menyiapkan secara rutin.

Karena sudah berjalan baik, Ganjar mengaskan tidak akan menghentikan program tersebut. Justru bersama Mahfud, dirinya akan menambah porsinya sesuai kebutuhan masyarakat jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024.

"Jadi ada bantuan tambahan karena kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah," janji dia.

Sebagai informasi pertanyaan soal isu Bansos muncul usai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian Bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik. Maka dari itu, Todung berpendapat sebaiknya pemberian Bansos bisa ditunda sementara di masa Pemilu 2024.

"Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan," ucap Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2023.