Wapres Ma’ruf Amin Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Para Guru Besar Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Mendekati hari pencoblosan, sejumlah akademisi universitas-universitas di tanah air menyerukan penyelamatan demokrasi.

Menanggapi pertanyaan awak media, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai, pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma’ruf dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024).

Ma’ruf berharap, pernyataan guru besar kampus itu menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.

Masih seputar Pemilu, Ma’ruf juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi.

Menurutnya, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan pemilu pada 10 Januari 2024 mendatang. “Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, [dengan ] 8 TPS, semua sudah siap,” kata dia.

Ia menjelaskan, pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

“Mungkin masih di laut, belum terdaftar. Tapi yang sudah lebih dari 5.000,” ujarnya.

Sementara itu, ketika ditanya di TPS mana ia akan mencoblos, Ma’ruf mengaku pihaknya hingga saat ini belum tahu, sebab belum mendapatkan panggilan.

“Kalau alamat, saya di Depok Cimanggis. Kalau rumah dinas, kan di Diponegoro. Jadi, saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana,” ucapnya.

“Pokoknya, saya sesuai panggilan saja. Siapa yang manggil, saya datang, saya nyoblos,” tambahnya.

Sejumlah civitas dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mengkritisi situasi jelang Pemilu 2024, dinilai untuk menyuarakan suatu yang dianggap salah.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memandang, ada yang melihat untuk menyuarakan demokrasi di Indonesia yang kian terancam.

"Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terlebih dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia, mengatakan kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini," jelas Dedi seperti dikutip dari siaran pers diterima, Senin (5/2/2024).

Dia menilai, suara akademisi dari perguruan tinggi mempunyai imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir.

"Jadi bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa," ungkap Dedi.