Istri Gus Dur Temui Jusuf Kalla, Hasto PDIP: Kalau Demokrasi Normal Tidak Mungkin Turun Gunung

Menurut Hasto, pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan situasi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kultur demokrasi, kata dia tengah mengalami distorsi.

oleh Winda Nelfira diperbarui 07 Feb 2024, 20:17 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2024, 20:17 WIB
Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto
Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto saat menghadiri diskusi bersama Forum Dialog Nusantara (FDN) bertajuk 'Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi' di Habibie & Ainun Library, Jalan Patra Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto menyoroti soal kondisi demokrasi di Indonesia. Dia lantas menyinggung pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dengan istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Menurut Hasto, pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan situasi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kultur demokrasi, kata dia tengah mengalami distorsi.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi bersama Forum Dialog Nusantara (FDN) bertajuk 'Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi' di Habibie & Ainun Library, Jalan Patra Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

"Kalau situasi demokrasi normal tidak mungkin seperti ibu Sinta Abdurrahman Wahid turun gunung bersama para tokoh, pagi tadi ketemu JK, kardinal juga ikut, tidak mungkin mereka sampai turun gunung," kata Hasto.

Hasto memaparkan, setidaknya ada sejumlah contoh distorsi demokrasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang muncul. Misal, kata Hasto terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konsitusi (MK) hingga bersuaranya para sivitas akademika dari berbagai kampus di Tanah Air, namun dituding ditunggangi.

"Nggak masalah pendidikan politik dari keluarga, budi pekerti dari keluarga tapi menjadi persoalan etis ketika sedang menjabat seseorang apalagi menjadi panglima tertinggi, penguasa tertinggi kemudian dengan cara-cara yang oleh keputusan Mahkamah Kehormatan MK dikatakan tidak etis itu tetap dilanjutkan, sehingga terjadi conflict of interest," jelas Hasto.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Singgung Pelanggaran Etik Ketua KPU

Sudirman Said
Sudirman Said saat menghadiri diskusi bertajuk 'Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi' di Habibie & Ainun Library, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) juga berbicara soal pelanggaran etik yang diputuskan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan jajaran komisioner KPU.

Menurut dia, hal tersebut juga menjadi contoh distorsi demokrasi.

Oleh sebab itu, Hasto mengimbau semua pihak melihat semua peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dengan mata dan hati yang terbuka demi kebaikan demokrasi Indonesia.

"Maka mari kita buka mata hati kita dengan jernih. Ini bukan soal siapa yang jadi presiden tetapi ini persoalan Indonesia kita, ini persoalan kultur demokrasi kita, jangan sampai dirusak. Kultur demokrasi sangat mahal dibangun susah payah," ucap Hasto.

Infografis Jokowi Akan Cawe-Cawe Urusan Politik demi Kepentingan Negara. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi Akan Cawe-Cawe Urusan Politik demi Kepentingan Negara. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya