Menakar Kekuatan Oposisi dan Koalisi di Parlemen Pasca Unggulnya Suara Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Keunggulan sementara Prabowo-Gibran versi hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei, diyakini mempengaruhi soliditas koalisi dan partai-partai yang akan berada di barusan oposisi pasca Pemilu 2024. Hal itu diperkuat dengan peristiwa pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Menanggapi hal itu, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden tidak diimbangi kemenangan pada barisan partainya di Pileg 2024. Sebab, kekuatan partai pengusung seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat belum mencapai 50 persen di Parlemen.

“Wajar ada spekulasi NasDem dan PKS berpotensi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Terbuka kemungkinan juga NasDem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Arifki melalui keterangan tertulis diterima, Kamis (22/2/2024).

Arifki meniliai, hal tersebut bukan sekedad kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres berpeluang ikut dengan gerbong pemenang. 

“Sejauh ini partai yang dengan tegas menyatakan siap untuk oposisi baru PDI-P. Konsolidasi PDI-P untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 bakal mengubah konstelasi politik menjelang transisi politik dari Jokowi ke Prabowo,” ungkap dia.

Arifki meyakini, secara tidak langsung Prabowo-Gibran ingin cepat meloloskan beberapa program tanpa harus banyak kompromi dengan kekuatan politik di parlemen. Namun, hal itu bakal terjadi jika partai oposisi pendukung Paslon 01 dan 03 mampu membangun solidaritas dengan bersatu di parlemen. 

“Sebagai sebuah usaha lanjutan dari rencana koalisi paslon 01 dan 03 jika pilpres dua putaran. Berkoalisi di parlemen bisa menjadi rencana yang cukup menarik. Meskipun, pada sisi lain NasDem, PKB, PPP, dan PKS berpotensi hilang ditengah jalan jika ditawari bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap dia. 

Arifki menganalisis, dari sejumlah partai pengusung paslon 01 dan 03, PDI-P dan PKS menjadi dua partai yang berpotensi menjadi oposisi. Sedangkan yang lain berpotensi gabung pemerintahan jika ditawari kursi menteri. 

“Tetapi PKS pun juga ada kecendrungan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena PKS lama menjadi sekutu Prabowo di politik dan PKS juga sudah sudah lama ‘berpuasa’ sebagai partai oposisi,”Arifki menandasi.