Anies-Cak Imin Resmi Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK: Kita Ingin Semua Dikoreksi

Liputan6.com, Jakarta Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anies berharap semua masalah yang tampak di pemilu 2024 bisa dikoreksi dengan sungguh-sungguh.

"Maka kita menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak (pihak), media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem. Kita ingin agar itu semua dikoreksi," kata Anies Baswedan di Markas Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Tujuannya, lanjut Anies, agar masalah serupa tidak kembali terulang di pemilu kemudian hari. Anies menekankan pada proses pemilu yang baik dan tidak bermasalah.

"Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan jika prosesnya bermasalah maka hasilnya bermasalah pula," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat membacakan hasil pemilu 2024 usai merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, Rabu, 20 Maret 2024.

"Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam pemilihan umum tahun 2024," kata Hasyim.

Dari rekapitulasi hasil pemilu 2024, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,83 persen. Kemudian disusul pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di posisi kedua.

Anies dan Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara atau 25,05 persen. Terakhir, ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan perolehan suara 27.040.878 atau 16,53 persen.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya belum menentukan sikap terkait arah politiknya usai pemilu 2024. Namun Surya Paloh tidak menutup kemungkinan NasDem akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Hal tersebut disampaikan Surya Paloh di Nasdem Tower usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada Rabu 20 Maret 2024 malam.

"Saya pikir bergabung dengan pemerintahan, baru saya pikir bukan prioritas ya," kata Surya Paloh.

Surya Paloh mengatakan, diumumkannya pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tidak serta-merta langsung mengubah sikap politik Partai Nasdem.

"Kemungkinan tetap bergabung ataupun tidak bergabung (pemerintah) posisinya sama hari ini. Jadi saya pertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung," ujar dia.

Surya Paloh menyampaikan, Partai Nasdem berharap pemilu 2024 menghasilkan pemerintahan lebih hebat dan lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahan.

"Itu harapan dari Partai NasDem," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh menyatakan bahwa Partai NasDem telah menerima hasil rekapitulasi pemilu 2024. Diketahui, KPU RI telah membacakan hasil rekapitulasi pada Rabu (20/3/2024) malam.

"Partai NasDem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, baik pemilihan anggota legislatifnya (pileg) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres)," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan akan langsung melayangkan gugatan ke MK. Saat ditanyai apakah ia menolak hasil penetapan, Ganjar kembali menegaskan hal yang sama.

"Kami akan ke MK, jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang sudah diceritakan itu. Tadi Pak Mahfud juga sudah sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan, karena hanya ini yang bisa mengadili," kata Ganjar Pranowo dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3/2024).

Politikus PDIP itu menyebut gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses pemilu. "Sebelumnya ada proses maka inilah yang harus dibuka semuanya," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, pihaknya akan segera menyampaikan gugatan ke MK agar demokrasi Indonesia bisa kembali baik.

"Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat, kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan baik. Maka benteng terakhir adalah Mahkamah Konstitusi, kami sudah menyiapkan tim hukum," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap gugatan kali ini bisa menjadi momentum kembalinya kredibilitas MK dan juga demokrasi di Indonesia.

"Mudah-mudahan ini bisa membuka tabir dan harapan kita MK yang nanti akan menganalisis dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita," ujar Ganjar.

Baca juga Tim Ganjar-Mahfud Ingatkan MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator