Jokowi Tak Ingin Ada Konflik dan Politik Identitas Selama Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal politik identitas, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jokowi tak ingin konflik dan politik identitas kembali terjadi pada Pilkada 2024.

"Yang paling diatensi (Presiden Jokowi) sebenarnya adalah kehati-hatian kita agar tidak terjadi konflik dan juga politik identitas agar tidak muncul kembali," kata Plt Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Namun, dia menuturkan Jokowi mendukung penuh pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan mematuhi semua aturan perundang-undangan. Disisi lain, Jokowi meminta KPU memasifkan pendidikan politik kepala calon kepala daerah.

"Tadi secara khusus Pak Presiden menyampaikan pertama mendukung sepenuhnya konsistensi KPU untuk melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan," jelasnya.

Selain itu, Jokowi meminta KPU memastikan hak warga terpenuhi dalam Pilkada Serentak 2024. Jokowi ingin KPU menggencarkan sosialisasi terkait pendaftaran pemilih Pilkada 2024.

"Artinya pendaftaran pemilih, kemudian sosialisasi itu juga bisa dimaksimalkan. Dan yang paling penting menghindari terjadinya konflik, konflik sosial ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh pilkada 2024 ini," tutur Afifuddin.

"Yang di-highlight, diberi catatan khusus adalah pemerintah dalam hal ini, Pak Presiden, mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan KPU dalam konteks melakukan tahapan pilkada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan," sambung dia.

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Komisi II DPR RI untuk melakukan konsultasi membahas kemungkinan kotak kosong menang di Pilkada 2024.

Diketahui, hingga kini terdapat satu provinsi, 5 kota, 37 kabupaten yang akan melawan kotak kosong.

"Kami akan melakukan konsultasi ke pembuat undang-undang, ke DPR. Insyaallah awal minggu depan akan terjadwal. Surat permohonan konsultasi sudah kami kirimkan hari ini," kata Afif, saat konferensi pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

"Itu untuk menjawab situasi jika di daerah yang ada calon tunggal yang menang kotak kosong," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, KPU RI terus berupaya agar Pilkada serentak 2024 tidak ada yang melawan kotak kosong.

Namun, hal itu bukan menjadi sepenuhnya kewenangan KPU. Sebab, faktor utama yakni pada para perserta pilkada 2024.

"Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan KPU ini adalah bagian dari upaya kita untuk menekan atau untuk membuka peluang agar potensi calon tunggal semakin minim," ungkapnya.

"Tapi tentu situasinya tidak hanya bergantung terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPU, tentu bergantung juga pada peserta atau calon peserta pemilu atau pilkadanya," imbuh Afif.