Panjang Longsor Ponorogo Capai 1,5 Km, Apa Dampaknya?

Liputan6.com, Ponorogo - Menggunakan motor trail ke lokasi titik nol yang sulit diakses, Kepala BNPB Willem Rampangilei bersama Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni meninjau kondisi lapangan pascabencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Minggu, 2 April 2017.

Longsor yang terjadi dari mahkota longsor ke daerah hilir mencapai 1,5 km. Menurut Rektor UGM Dwikorita yang ikut bersama Kepala BNPB, struktur geologi di sekitar tempat kejadian berupa patahan.

"Perbedaan morfologi menyebabkan aliran longsor berbelok, sehingga cukup jauh dampak dari longsor," ucap dia.

Kepala BNPB mengatakan tim dari BNPB, PVMBG, UGM, PUPERA dan LHK mengkaji secara cepat untuk memulihkan kondisi secara keseluruhan. Salah satunya adalah merelokasi penduduk terdampak.

"Bupati telah menyetujui usulan masyarakat untuk membangun (tempat relokasi) di lokasi ladang mereka. Namun, akan kami kaji lebih dahulu daerah tersebut aman atau tidak dari potensi bencana," kata Willem dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin (3/4/2017).

Masa tanggap darurat bencana berlaku 14 hari sejak 2 April 2017 sampai 15 April 2017. Selama masa itu, pencarian dan penanganan pengungsi masih terus dilanjutkan meski sering terkendala hujan yang turun deras. Berdasarkan data, ada tujuh alat berat yang dikerahkan dalam proses pencarian yang terbagi dalam tiga sektor.

"Sektor A kedalaman 17-20 meter yang ditangani oleh Basarnas. Sektor B oleh TNI dan Sektor C oleh Polri. Pencarian korban akan terus dilakukan," ucap Willem.

Hingga Senin pagi, dua korban meninggal telah ditemukan sedangkan 26 korban masih hilang. Sebanyak 300 jiwa mengungsi di rumah kepala desa dan menumpang sanak saudara terdekat yang aman dari longsor.

Dalam kesempatan itu, BNPB juga memberikan dana siap pakai sebesar Rp 500 juta untuk penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Ponorogo. Dana tersebut digunakan untuk operasional dalam penanganan darurat.  

Penanganan bencana longsor menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sementara, BNPB terus mendampingi BPBD, baik pendanaan, logistik, manajemen dan tertib administrasi selama masa tanggap darurat bencana longsor di Ponorogo.

Para pengungsi saat ini ditangani oleh Kementerian Sosial dan Kementeriaan Kesehatan. Meski begitu, para pengungsi masih memerlukan bantuan, khususnya kebutuhan dasar seperti permakanan, pakaian, selimut, air bersih, sanitasi, trauma healing dan lainnya.