Pesan Presiden di Sela Peresmian Rusunawa Pegawai Lapas Denpasar

Menkumham menyampaikan pesan Presiden Jokowi di sela peresmian rusunawa pegawai lapas Denpasar.

oleh Dewi Divianta diperbarui 11 Mar 2018, 23:00 WIB
Diterbitkan 11 Mar 2018, 23:00 WIB
Menteri Hukum dan Ham RI, Yasonna Laoly saat meresmikan rusunawa Kanim I Denpasar
(Liputan6.com/Dewi Divianta)

Liputan6.com, Denpasar - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly meminta menuturkan upaya pemerintah menggerakkan roda ekonomi nasional di sela peresmian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.

Dalam sambutannya Yasonna menyebutkan jika Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya agar menyerahkan terlebih dahulu proyek-proyek pemerintah kepada swasta.

Tujuannya, kata Yasonna, agar swasta juga juga dapat hidup dan menggerakkan roda ekonominya.

"Presiden juga mengatakan kalau ada pembangunan, proyek-proyek pemerintah, serahkan dulu kepada swasta supaya swasta juga hidup, ekonomi berputar," ujar Yasonna di Denpasar, Sabtu (10/3/2018).

Jika swasta tidak mampu, maka baru dibangun oleh negara, dalam hal ini BUMN.

"Kalau tidak mampu baru negara, BUMN. Karena, APBN kita itu sangat terbatas," ujarnya.

Menurutnya, peran swasta akan berjalan jika pemerintah memberi kemudahan kepada mereka. Saat ini, antar-negara tetangga di kawasan saling bersaing keras.

"Dan, yang lebih menyedihkan, Vietnam lebih atraktif dari kita. Investasi lebih banyak ke Vietnam yang beberapa tahun lalu masih hancur-hancuran. Kita (Indonesia) waktu itu sudah jadi Macan Asia," tutur Yasonna.

Proses Izin

Menteri Hukum dan Ham RI, Yasonna Laoly saat meresmikan rusunawa Kanim I Denpasar
(Liputan6.com/Dewi Divianta)

Sayang, krisis moneter tahun 1997 memporak-porandakan perekonomian nasional. Itu sebabnya, saat ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional.

"Kita harus cover kembali. Maka, sekarang kita lakukan kemudahan kepada swasta. Termasuk proses perizinan dalam rangka hibah ini agar dipercepat, agar tak menjadi persoalan dengan BPK ketika dihibahkan oleh Kementerian PUPR ke Kemenkumham," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya