Polemik Tapal Batas Proyek PGE Pertamina Karaha Bodas Kembali Mencuat

Liputan6.com, Garut - Tapal batas proyek Pertamina Geothermal Energy (PGE) Pertamina di Karaha Bodas, perbatasan Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kembali dipermasalahkan warga.

Ahmad Bajuri, salah satu tokoh warga Garut, yang juga mantan Ketua DPRD Garut itu mengatakan, sengketa batas wilayah di kedua kabupaten di Priangan Timur itu, sudah berlangsung lama. Namun, hingga kini tidak diketahui bagaimana solusinya untuk menyelesaikan persoalan pelik itu.

"Pokoknya sejak saya sudah menjadi Ketua DPRD lagi, tidak tahu sekarang bagaimana tapal batas sebenarnya, apakah lebih menguntungkan Garut atau Tasikmalaya," ujarnya, Rabu, 5 September 2018.

Mantan Ketua DPRD Garut periode 2009-2014 menyatakan, penentuan tapal batas lahan pengeboran perusahaan energi negara itu, penting untuk menentukan besaran kewajiban mereka kepada daerah yang digunakan dalam proyek itu.

"Itu kan ada bagi hasil pusat dan daerah, sebab lahan ekploitasinya kan ada yang di Garut juga," ungkap dia.

Saat dirinya menjabat, hasil tinjauan lapangan antara dewan dan pejabat pemda Garut beberapa tahun lalu, menunjukan sebagian besar titik potensi sumur panas bumi PGE Pertamina masuk wilayah Garut, tetapi hingga kini manfaat yang diberikan belum terlihat.

"Ada sekitar tiga sampai empat kepala desa wilayah terdekat di sana, yang menyatakan area panas buminya masuk Garut," kata dia.

Ia mengakui, hingga kini pemkab Garut belum mengantongi data rinci mengenai data tapak batas itu, namun Bajuri yakin, jika lahan ekspoitasi panas bumi PGE Pertamina blok Karaha Bodas masuk wilayah Garut.

"Paling gampang penentuan batas bawah kan sungai, kalau batas atas puncak bukit atau gunung lihat itu saja," ujarnya.

Bahkan, hasil pengukuran secara tradisional yang dilakukan pihak desa dan kecamatan di Garut yang berdekatan dengan kawasan eksploitasi blok Karaha, menunjukan areal panas bumi banyak masuk ke wilayah Garut.

"Makanya kita harus mengetahui benar tidaknya tapal batas itu," ujar Dosen STIE Yasa Anggana Garut tersebut.

Dengan kondisi itu, Ketua DPD Demokrat Garut tersebut karena tapal batas proyek panas bumi itu, lebih mengarah ke Garut, sehingga sudah seharusnya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kota intan. "Kenapa kami mempertanyakan tapal batas? Karena nanti dampaknya besar buat Garut," dia menambahkan.

Akibat perdebatan dan perbedaan data tapal batas itu, Bajuri berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa turun tangan menyelesaikan masalah tapal batas dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.

"Aspirasi masyarakat tentang tapal batas ini perlu diperjuangkan pemda Garut, sebab nanti berpengaruh juga terhadap bagi hasil perusahaan," kata dia.

Seperti diketahui, PLTP blok Karaha diklaim mampu memanfaatkan energi bersih dan ramah lingkungan, sehingga dalam pemanfaatannya berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 202 ribu ton CO2 per tahun.

Tak hanya itu, proyek PLTP Karaha juga mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, perinciannya sebanyak 2.700 orang atau 98,1 persen pekerja lokal berasal dari daerah sekitar proyek yang meliputi Garut dan Tasik, sedangkan tenaga kerja asing hanya 1,9 persen.

Simak video pilihan berikut ini: