Saat Ulama hingga Cendekiawan Cirebon Menolak Pengerahan 'People Power'

Liputan6.com, Cirebon - - Upaya menolak pengerahan people power semakin gencar dilakukan tokoh masyarakat dan agama di Kabupaten Cirebon.

Salah satunya dengan menggelar pertemuan atau Multaqo antara ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren hingga cendekiawan muslim di Kabupaten Cirebon. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat menolak Aksi 22 Mei 2019.

"Ini sebenarnya tindak lanjut dari Multaqo di tingkat provinsi para ulama di Jawa Barat khususnya Cirebon mulai menegaskan diri bersikap menolak pengerahan people power," kata Pengurus MUI Kabupaten Cirebon KH Mukhlisin Muzari, Senin (20/5/2019).

Dia memastikan Cirebon sudah kondusif setelah momentum Pemilu 2019 berjalan lancar. Bahkan, para ulama, habaib, hingga ormas Islam di Cirebon semakin intens bertemu.

Dia mengakui, dalam pertemuan tersebut para ulama fokus membahas gejolak masyarakat tentang ajakan people power. Dia menegaskan, dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat mengurungkan niat untuk ikut dalam gerakan people power.

"Persoalan yang ada hubungannya dengan hasil Pilpres atau Pileg yang sekarang masih diproses KPU tinggal tunggu saja kalau protes ada jalurnya. Kami berharap warga apabila pimpinannya bertemu dan hidup rukun maka masyarakat juga ikut rukun," kata dia.

Dia memastikan masyarakat Kabupaten Cirebon kondusif dan dapat menjaga keutuhan NKRI. Sehingga dapat hidup rukun dan menjadikan Indonesia lebih damai.

"Jangan menimbulkan keresahan di masyarakat hanya karena kepentingan politik. Kami di Cirebon sudah kondusif, sudah rukun," kata dia.

Pengasuh Ponpes Kempek Cirebon KH Mustofa Aqil Siraj mengatakan, agenda Multaqo ini memiliki arti merawat kerukunan masyarakat Indonesia khususnya Cirebon.

Dia mengatakan, geraan people power tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang memotori. Mustofa meyakini gerakan tersebut adalah bagian dari skenario besar.

"Ya kami sudah tahu skenario besar itu apa dan tidak bisa disampaikan di sini yang jelas kami sudah siap menghadapi jika itu terjadi," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Mustofa meminta masyarakat bersyukur karena telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Indonesia berdiri karena peran dari berbagai kelompok melalui konsensus membuat dasar negara yaitu Pancasila.

Dari hasil konsensus tersebut, dia mengatakan Indonesia adalah negara Darussalam bukan Darul Islam. Darussalam, kata Mustofa memiliki arti negeri perdamaian.

"Siapa pun penduduk Indonesia yang mengaku memiliki rasa cinta terhadap NKRI maka sekaranglah waktunya tampil sebagai bagian dari komitmen kecintaan kita terhadap negara dan jasa pendahulu kita," sebut Mustofa.

Saksikan video pilihan berikut ini: