Kondisi Manokwari dan Sorong Mulai Kondusif

Jayapura - Polda Papua Barat akan memproses hukum pendemo anarkis di Sorong dan Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hingga kini, polisi masih mendata sejumlah kerusakan fasilitas umum hingga kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, serta kerusakan lainnya yang diakibatkan dari aksi anarkis pendemo.

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey menyebutkan Kapolda Papua telah memerintahkan jajarannya untuk mendata kerusakan apa saja yang diakibatkan dari aksi anarkis di Manokwari dan Sorong kemarin.

"Perintah Pak Kapolda jelas, yang melanggar aturan akan diproses hukum. Kami masih melakukan pendataan kerusakan hingga kerugian yang dialami," ujarnya kepada KabarPapua.co, Selasa (20/8/2019).

Sehari usai rusuh di Sorong dan Manokwari, Polda Papua Barat mengklaim kondisi secara keseluruhan mulai kondusif.

"Aktivitas sekolah, pasar dan pertokoan mulai pulih. Petugas kebersihan dibantu kepolisian terus bergerak membersihkan sampah sisa bakaran ban, kayu, ranting pohon hingga batu yang berserakan di jalan protokol," katanya.

AKBP Mathias juga amenyebutkan aksi massa yang terjadi di Manokwari dan Sorong kemarin adalah aksi solidaritas dan spontanitas yang dilakukan oleh warga setempat. Ia menyebutkan aksi ini dipicu perlakukan rasis dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa anarkis pecah di Manokwari dan Sorong. Massa di Manokwari membakar kantor DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat. Massa jug melakukan penjarahan di sejumlah tempat dan membakar kendaaraan di jalan.

Sementara aksi massa di Sorong merusak Bandara DEO Sorong dan mengakibatkan kaca depan bandara itu hampir keseluruhan pecah karena aksi pelemparan batu, kayu, dan benda tajam lainnya yang dilakukan oleh warga.

Aksi anarkis pendemo di Sorong juga mengakibatkan puluhan motor dan mobil yang diparkir di bandara itu dirusak dan dibakar.

Pendemo anarkis tak sampai di situ. Massa juga melakukan pembakaran dan perusakan kepada belasan lapak dan gerobak jualan kaki lima yang berada di pinggir jalan. Massa juga melakukan perusakan dan pembakaran terhadap Lapas Sorong. Informasi yang diterima KabarPapua.co menyebutkan sejumlah warga binaan ikut kabur dalam aksi ini.  

Baca berita lainnya di KabarPapua.co

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar menyebutkan aksi masyarakat Papua di Kota Jayapura, Manokwari, dan Sorong yang dilakukan secara bersamaan adalah reaksi atas peristiwa di Kota Malang  Surabaya, dan Semarang.

Kata Anum, peristiwa di sejumlah kota studi di Pulau Jawa bukanlah hal kecil yang dibesar-besarkan, bukan hoaks karena penghinaan, penganiayaan, dan pengeroyokan yang terjadi melukai eksistensi orang Papua.

"Sikap diskriminatif dari pemerintah setempat, serta aparat keamanan telah menambah kekecewaan orang Papua," ujar Anum.

Anum menambahkan ketidakadilan pemberitaan juga telah membuat seolah-olah orang Papua bersikap berlebihan bahkan reaksi yang dilakukan kemarin dianggap sebagai suatu kesalahan.

"Bagaimana orang disuruh bungkam untuk selamanya? Aksi ini adalah ekspresi ketersinggungan orang Papua dan solidaritas kemanusiaan buat orang Papua. Aksi ini harusnya jangan di-frame anarkis sepanjang dilakukan dengan damai. Sementara untuk yang anarkis, proseslah dengan benar," ujarnya.

Anum menambahkan, selama peristiwa di kota studi tidak ditangani secara profesional dan transparan, rasis, stigma, dan diskriminasi dianggap biasa dan layak dialamatkan ke orang Papua, maka kemarahan, kekecewaan, dan  perlawanan akan selalu "dirawat" karena keadilan tidak dapat diraih orang asli Papua.

"Penyelesaian bukan saja  melalui penegakan hukum, tetapi juga memperlakukan setiap manusia yang sama dan sederajat dalam kehidupan sehari-hari," dia menandaskan.