Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Ridwan Kamil Teken SK UMK Jabar 2020 Buruh Tetap Demo, Ada Apa?

Unjuk rasa yang hendak dilakukan karena masih adanya indikasi praktek persetujuan upah murah terhadap buruh dari Ridwan Kamil

oleh Arie Nugraha diperbarui 02 Des 2019, 12:00 WIB

Diterbitkan 02 Des 2019, 12:00 WIB

Ilustrasi - Buruh Bandung berdemonstrasi menuntut kenaikan UMK. (Foto: Liputan6.com/Arie Nugraha)

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Ridwan Kamil telah menetapkan surat keputusan upah minimum kota atau SK UMK Jabar 2020 pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Para buruh telah menerima salinan SK UMK itu pada 1 Desember 2019. Akan tetapi, buruh Jabar tetap akan menggelar demonstrasi.

Sebelumnya besaran UMK Jabar 2020 memang mendapatkan kecaman dari kelompok buruh karena hanya berbentuk surat edaran atau SE. SE dianggap melanggar undang-undang.

Salah satu perwakilan Aliansi Buruh Jawa Barat dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Sabilar Rosyad mengatakan aksi unjuk rasa yang hendak dilakukan karena masih adanya indikasi praktek persetujuan upah murah terhadap buruh olehRidwan Kamil.

"Tadi yang saya sampaikan kan, kenapa kita melakukan aksi? Karena di diktum tujuh point d, Gubernur masih membuka peluang adanya upah padat karya. Gitu loh?," kata Sabilar melalui telepon, Bandung, Minggu, 1 Desember 2019.

Aksi unjuk rasa rencananya akan dilakukan selama tiga hari mendatang, yaitu dari tanggal 2 - 4 Desember 2019. Akan tetapi, dia bilang belum ada rencana buruh melakukan mogok massal, untuk melihat perkembangan usai unjuk rasa pada hari pertama.

Pada SK Nomor 561/Kep.893-Yanbangsos/2019 tentang upah minimum kabupaten dan kota di daerah Provinsi Jawa Barat 2020, diktum ke-7 point d menyebutkan pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UMK 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit bersama buruh atau serikat pekerja di tingkat perusahaan dalam menetukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Simak video pilihan berikut ini: