Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Buntut Bantuan Pangan Daging Busuk di Tuban, Mahasiswa Marah dan Turun ke Jalan

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menuntut rakyat miskin tidak dijadikan lahan bisnis dan bancakan.

oleh Ahmad Adirin diperbarui 18 Agu 2020, 23:00 WIB

Diterbitkan 18 Agu 2020, 23:00 WIB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A). (Liputan6.com/ Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Tuban - Karut marut Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupatan Tuban membuat mahasiwa di 'Bumi Wali' terpaksa harus turun ke jalan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A). Mereka menuntut nasib rakyat miskin tidak menjadi lahan bisnis dan bancakan.

Ketua Korp Putri PC PMII Tuban, Nurul Aini dalam orasinya mengatakan, program BPNT dalam praktiknya masih banyak penyimpangan, bahkan dijadikan politik bisnis kemiskinan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kita meminta usut tuntas dugaan penyelewengan kasus bantuan pangan untuk warga miskin ini," katanya, Selasa (18/8/2020).

Nurul juga mengatakan, dari hasil advokasi yang dilakukan pengurus cabang PMII Tuban, ada temuan di salah satu desa, saat melakukan pengecekan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu muncul satu nama yang tidak menerima bantuan. Setelah ditelusuri satu per satu, ternyata ada sebanyak 200 KPM yang tidak menerima bantuan.

"Kita turun ke lapangan. Ternyata banyak yang belum mendapatkan. Padahal masuk dalam kategori miskin," ujarnya.

Tak hanya itu, informasi yang didapat, pihak bank juga membawa kembali kartu para KPM karena data yang diterima tidak sesuai di lapangan. Misalnya pada 2016 ada warga yang tercatat sebagai masyarakat miskin, namun setelah 2020 ternyata sudah menjadi orang yang mampu.

Program BPNT dari tahun 2018-2020 di Tuban, kata Nurul, ada sebanyak 250 KPM tidak menerima bantuan (data perluasan PKH). Lalu banyak pendamping BPNT yang tidak memberikan informasi dengan benar kepada para KPM, sehingga penyaluran BPNT tidak tepat sasaran. Dan terakhir berdasarkan temuan lapangan di salah satu Desa Socorejo Kecamatan Jenu, ada penemuan daging busuk dan tidak layak untuk di konsumsi tetapi diberikan kepada warga penerima manfaat.

"Terlalu banyak permasalahan yang terjadi ini. Makanya akan kita kawal sampai tuntas," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos dan P3A, Joko Sarwono saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya mengapresiasi atas masukan dari teman-teman PMII Tuban terkait dengan proses dan mekanisme penyaluran BPNT di wilayah Tuban.

Joko mengaku pada prinsipnya masih ditemukan persoalan dalam hal kualitas komoditi bahan pangan dari program tersebut.

"Kualitas untuk komoditas BPNT memang perlu diperbaiki," ungkapnya.

Joko juga mengatakan akan mengevaluasi secara total mulai dari kinerja agen hingga suplier atau penyedia komponen bantuan bahan pangan dalam program tersebut. Apa yang disampaikan mahasiswa, kata Joko, akan diteruskan kepada bupati.

"Kita sampaikan kepada pimpinan agar KPM menerima bantuan sesuai haknya," katanya.