Mewujudkan Pilkada Sulut Tanpa Politik Uang, Hoaks, dan Politisasi SARA

Liputan6.com, Manado - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pemangku kepentingan di Pilkada Sulut 2020. Mereka menyepakati anti-politik uang, hoaks, dan politisasi SARA pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun mendatang.

"Di tengah- tengah kondisi pandemi ini kita berharap rakyat sebagai pemegang kedaulatan benar-benar diberikan kebebasan dan mandiri dalam menentukan hak pilihnya sesuai dengan kata hati," ujar Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda.

Terkait dengan pencegahan konflik dan sengketa, Bawaslu Sulut berupaya menggalang kekuatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang berintegritas, sehat, dan bermartabat.

"Faktor yang melandasi adalah kita bersama-sama mewujudkan Pilkada tanpa politik uang," ujar Malonda, Jumat (9/10/2020).

Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni mengatakan, kegiatan itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai, sukses dan sehat. Pilkada merupakan agenda nasional yang harus disukseskan bersama, di tengah pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia.

"Menjadi kewajiban kita untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, sukes, sehat dan termasuk aman dari Covid-19," ujarnya.

Dia mengatakan, Pilkada tahun 2020 ini juga harus dijadikan momen sekaligus untuk mencegah penularan Covid-19. Karena apabila semua pasangan calon ikut membagikan APD, ikut membagikan masker, maka masyarakat akan terbantu untuk ikut menerapkan protokol Covid-19.

Hadir dalam kegiatan ini para calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, serta calon bupati dan wakil bupati yang akan berlompetisi di Pilkada Sulut.

Simak juga video pilihan berikut: