Relawan Mulai Kelelahan, Indonesia Harus Waspada

Liputan6.com, Yogyakarta - Relawan banyak terlibat dalam penanganan pasien positif Covid-19 di Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya kasus Covid-19 saat ini membuat relawan kelelahan dan mulai merasa kewalahan.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) DR Rimawan Pradiptyo selaku inisiator organisasi gerakan kemanusiaan Sambatan Jogja (Sonjo) mengatakan pihaknya menerima keluhan dari para relawan di lapangan karena meningkatnya jumlah pasien Covid-19 yang terisi penuh sehingga menutup layanan pasien Covid-19. Bahkan yang membuat miris, pasien yang memilih isolasi mandiri di rumah akhirnya meninggal dunia.

Pihaknya mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengambil kebijakan tegas di lapangan karena Indonesia berada dalam ancaman bencana kemanusiaan.

“Situasi sangat berat, selain relawan yang kelelahan, ada pasien Covid yang dilarikan cari IGD namun akhirnya meninggal,” katanya Rabu, 30 Juni 2021.

Rimawan Pradiptyo mendesak pemda dan pemerintah pusat untuk membangun shelter dan rumah sakit khusus lapangan, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten bahkan shelter tingkat desa.

“Seperti di Bantul dan Sleman, shelter Kabupaten sudah penuh, problemnya tinggal mengaktifkan shelter desa. Apalagi sudah banyak saudara kita yang wafat di isoman. Banyak juga yang tidak masuk ke IGD karena penuh, kondisi itu tidak bisa kita pungkiri,” ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Alissa Wahid, aktivis Gusdurian Network Indonesia mengatakan pemerintah jangan hanya mengandalkan pada relawan. Menurutnya relawan tidak bisa mengatasi jumlah pasien yang  dibawa ke IGD.

“Jumlah relawan pun juga mulai berkurang, kita harus menempatkan porsi dan kapasitasnya. Tolong negara bisa segera hadir,” ucapnya.

Menurutnya situasi sekarang ini kondisinya sangat genting karena menyangkut ribuan nyawa yang harus diselamatkan. Namun begitu ia menilai masih ada kegamangan dari pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan yang tegas dan ekstrem atau masih setengah-setengah.

“Memang tidak ada pilihan yang mudah di tengah badai ini namun harus mampu mengelola badai dan memitigasinya. Dalam situasi ini perlu kepemimpinan dan manajemen krisis yang kuat,” katanya.

Seperti diketahui pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3-20 Juli 2021.