Hasto Respons soal Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Ingin Jegal Kebijakan Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap ada 'raja kecil' yang ingin menjegal kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran.

Terkait hal ini, Hasto menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah. Dia menyebut, pemerintahan sebelumnya, seperti di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

"Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dia menuturkan, keterbatasan anggaran, bukanlah halangan pemerintah menjalankan program-programnya. Menurut dia, justru di sini dibutuhkan inovasi dari kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasto dalam hal ini mencontohkan keberhasilan kadernya Abdullah Azwar Anas saat memimpin Kabupaten Banyuwangi. Dengan keterbatasan anggaran, dia mampu berkembang berkat inovasi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Dari pengalaman best practices dari Pak Azwar Anas, tadi kan Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran," ujarnya.

Hasto menekankan, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif, bukan justru menjadi hambatan bagi pembangunan daerah.

"Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuhkembangkan di dalam alokasi anggaran itu," kata Sekjen PDIP.

Lebih lanjut, Hasto percaya Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran juga telah mempertimbangkan banyak hal. Bahkan, saat ini, DPR sedang melakukan kajian secara komprehensif.

"Ya kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global," ujar dia.

"Beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik sehingga saat ini pun termasuk di DPR melakukan kajian-kajian terkait dengan rasional anggaran, termasuk bagaimana projek strategis nasional untuk dilihat kembali tetap memprioritaskan kepada tujuan bernegara kita," sambung dia.

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan mendukung upaya penghematan anggaran, hal itu dinilainya sebagai langkah positif.

"Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi itu juga akan melakukan kajian-kajian itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah agar terkait efisiensi anggaran itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Muncul larangan pemborosan anggaran itu yang kami lihat dalam prespektif positif," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak yang ingin melawannya memberlakukan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil.

"Ada yang melawan saya ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) diJatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Dia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," jelasnya.

Prabowo menyampaikan saat ini ada 330.000 sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki. Namun, kata dia, anggaran saat ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah saja.

Oleh sebab itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga. Khususnya, anggaran kementerian/lembaga untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi," tutur Prabowo.