Anggaran Pilkada 2024 Kabupaten Bandung Diusulkan Naik Jadi Rp183 Miliar

Liputan6.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung telah mengajukan anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp183 miliar. Jumlah ini lebih mahal Rp20 miliar dari modal Pilkada 2020 lalu.

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya beralasan, kenaikan itu diasumsikan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan pada masa Covid-19.

"Anggaran yang kita buat masih diasumsikan ada alat kesehatan karena Covid-19," katanya, Kamis (2/6/2022).

"(Untuk Pilkada 2024) Rp183 Miliar. Memang ada kenaikan dari Pilkada sebelumnya karena ada alat kesehatan. Kalau (Pilkada) sebelumnya Rp160 miliar," ia melanjutkan.

Di samping itu, lanjut Agus, mayoritas dari total anggaran akan digunakan untuk pembayaran honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Direncanakan, bakal ada sebanyak 12 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 31 kecamatan.

"Tapi itu belum final," katanya.

Sementara, untuk jumlah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang akan ditugaskan ada sebanyak 5 orang per kecamatan, lalu Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada 3 orang per desa. Selanjutnya, KPPA 7 orang plus 2 pengamanan.

"Jumlah PPK 5 dikali 31 kecamatan, kemudian PPS 3 orang dikali 280 Desa, lalu KPPS 7 plus 2 dikali jumlah TPS," jelasnya.

Terkait jumlah pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung, berdasarkan agregat kependudukan, kata Agus, diprediksi akan ada penambahan sekitar lima persen.

"(Pilkada 2020) ada 2.356.419 pemilih kemungkinan bertambah lima persen," tandas Agus.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan enam arahan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya usai pertemuan dengan Presiden Jokowi menjelaskan arahan pertama Presiden adalah dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 untuk pemungutan suara.

"Jadi, Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024  sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunannya," katanya.

Kedua, Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada KPU. Para menteri tersebut, antara lain, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan personel serta logistik pemilu," katanya.

Ketiga, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU Pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun segenap penyelenggara pemilu, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

Ia menyebutkan beberapa indikator kualitas pemilu, antara lain, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemilu di lingkungan KPU.

Keempat, Presiden juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis.

Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Kelima, terkait dengan kampanye, Presiden dan KPU berpandangan bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat yang berlama-lama sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," katanya.

Terakhir, Presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Presiden juga berharap agar logistik pada pemilu adalah produk dalam negeri.

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, KPU juga melaporkan berbagai perkembangan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.