Liputan6.com, Garut - Tim Siber Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Polda Jabar memburu pemilik akun opposite.68890.bytes, pelaku pembobol website Kejari [Garut](5033169 ""), beberapa waktu lalu.
“Kita ingin mengetahui tujuan data-data yang diretas hacker opposite.68890.bytes,” ujar Kasipenkum Kejati Jabar Sutan SP Harahap.
Sebelumnya, Rabu (3/8/2022) website kejari Garut diretas menggunakan metode deface atau mengubah tampilan website, dengan menampilkan sejumlah informasi atau berita mengenai kasus Brigadir J.
Advertisement
Baca Juga
Sementara di bagian pojok kiri atas situs Kejari Garut, tertulis 'opposite6890' yang disebut sebagai kelompok pelaku peretasan.
“BUBARKAN SATGASSUS MERAH PUTIH!! REFORMASI POLRI!! JANGAN BIARKAN PEJABAT POLRI YANG TERLIBAT SATGASSUS MERAH PUTIH MENGAMBIL ALIH PENYIDIKAN PEMBUNUHAN BRIGADIR YOSUA,” tulis pelaku serangan lewat akun Instagram @opposite6890.bytes.
“Dengan begitu tidak ada lagi intervensi untuk mendapatkan keadilan untuk Brigadir Yosua. Semoga fakta yang sebenarnya terkait Pembunuhan Brigadir Yosua dapat diketahui luas oleh publik,” sambungnya.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Keamanan Lemah
Akibat peretasan ini situs kejari-garut.go.id tidak bisa menampilkan berbagai layanan masyarakat dari Kejaksaan Negeri Garut melalui situs tersebut.
Beruntung, mulai Jumat pagi, website Kejari Garut kembali normal, sejumlah layanan informasi yang sebelumnya tidak bisa diakses masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik sekaligus Ketua Garut Governance Watch (G2W) Agus Sugandhi menilai sistem keamanan website milik Kejari Garut lemah, sehingga mudah diretas hacker.
“Ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk meningkatkan sistem keamanan website yang dikelola, apalagi ini mengelola layanan pemerintah,” kata dia.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menyatakan banyak penyebab dari lemahnya sebuah sistem, mulai teknologi, hardware dan firewall, hingga SDM, termasuk kebijakan yang mendukung keamanan siber, hingga memudahkan para hacker membobolnya.
“Motifnya (peretasan) beragam mulai karena uang hingga politik,” ujar dia.
Advertisement