Pemprov Sulbar Harap KAD Mampu Jadi Mitra Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Mamuju - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus turut melibatkan masyarakat. Hal itu dia ungkapkan saat pelantikan Pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (08/11/22).

"Saat ini yang terpenting dalam melakukan pencegahan adalah dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak utamanya masyarakat," kata Akmal kepada wartawan.

Karena itu, Akmal berharap kehadiran KAD sebagai mitra pemerintah dapat menghilangkan praktek extra ordinary crime ini di Sulawesi Barat. Pemrov Sulawesi Barat bersama KAD berkomitmen untuk menghilangkan perilaku korupsi di provinsi berjuluk 'Tanah Malaqbi' itu.

"Kolaborasi adalah kuncinya, kolaborasi dengan KPK dan seluruh pihak. Saya berharap KAD yang telah dilantik dapat melakukan kanalisasi, sosialisasi serta bekerja bersama melahirkan enterpreneur yang mampu mendorong daerah lebih baik," harap Akmal.

Akmal menegaskan, Pemprov Sulawesi Barat akan siap membantu KAD, terkait isu penanganan korupsi. Dia juga berharap kehadiran KAD bisa meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Sedangkan, Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Mariati Kuding mengatakan pihaknya bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan terhadap potensi terjadi korupsi. Salah satunya dengan mendorong agar tata kelola pemerintahan yang baik dengan clean and good governance.

"Kita juga mendorong tata kelola perusahaan yang baik dan bersih, yang diwujudkan dengan serangkaian kajian dapat dilakukan dengan pemetaan untuk mencegah tindakan rawan korupsi," kata Ipi Mariati.

Ipi Mariati menambahkan, KPK memiliki tugas melakukan pencegahan pada badan usaha. Sehingga KPK tidak bosan selalu mengingatkan bahwa ada banyak kesempatan yang dapat menjerat semua pihak untuk melakukan tindakan korupsi.

"Sektor bisnis sebagai sektor strategis sehingga KPK menempatkan sektor bisnis sebagai upaya untuk pencegahan korupsi," ujar Ipi Mariati.

Ketua KAD Sulawesi Barat, Taslim Tammauni mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun bersama penjabat gubernur. Sebagai ketua terpilih, dia mendorong kolaborasi untuk meningkatkan supremasi hukum agar pencegahan korupsi bisa ditegakkan.

"Karena Sulbar perlu penegakan hukum. Harapan saya dengan lahirnya KAD kita bisa berkolaborasi lebih baik karena masih banyak oknum korupsi di Sulbar. Kita ingin supremasi hukum ditegakkan di Sulbar," tutup Taslim.

Saksikan Video Pilihan Berikut: