Daftar 91 Merk Kosmetik Ilegal yang Diamankan BPOM Jelang Ramadhan 2025

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan daftar 91 merk kosmetik ilegal yang diamankan jelang Ramadhan 2025, yakni:

1. 24K ESSENCE
2. GECOMO
3. O'MELIN
4. ACNE FORTE
5. GLOW EXPRES
6. ORGANIC BEAUTY
7. ADS
8. HAPPY PLAYDATE
9. PEINFEN
10. AL NOBLE
11. HCHANA
12. PERFECTX
13. ALNECE
14. HEART'S LOVE
15. QICIY
16. BNC
17. HENG FANG
18. QINFEIYAN
19. BOGOTA
20. IBCCCNDC
21. QIWEITANG
22. BROSKY
23. ICVC
24. RBC
25. CHAR ZIEG
26. JAYSUING
27. RCM
28. CHARISMALUX
29. KARSEELL
30. RHEYNA SKIN
31. CINDYNAL
32. KATE TOKYO
33. RIBESKIN
34. COLOUR GEOMETRY
35. LAMEILA
36. RUIEOFIAN
37. CWINTER
38. LANQIN
39. RYKAERGEL
40. DAIXUERE
41. LETSGLOW
42. SADOER
43. DEO EVERYDAY
44. LIFTHENG
45. SAKURA
46. DEONATULLE
47. LILY'CUTE
48. SI'JIYUTA
49. DESTINY POUR FEMME
50. LOVES ME
51. SP SPECIAL
52. DEVNEN
53. LULAA
54. SUPER DR
55. DICUMA
56. MAGK
57. SVMY
58. DINDA SKIN CARE
59. MAYCHEER
60. TANAKO
61. DIRHAM WARDI
62. MEIDIAN
63. TWG
64. DOCTOR PERM
65. MEILIME
66. UMiSS
67. DR BALLEN
68. MESO GLOW
69. VAEAINA
70. DR DIAN
71. MESOLOGICA MD
72. VENALISA
73. EDUTE ALICE
74. MISSFNY
75. VERFONS
76. EELHOE
77. MOKERU
78. XUEROUYAR
79. FATIMAH
80. N+ HONEY NAIL
81. YI RUOYI
82. FDF
83. NEUTRO SKIN
84. ZNXIMER
85. FNY
86. NEW JOY
87. ZOO SON
88. FUYAN
89. NLSM
90. FW PAPAYA
91. OILASH.

Daftar kosmetik ilegal ini dijaring lewat intensifikasi pengawasan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 10 hingga 18 Februari 2025, dengan target pemberantasan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

"BPOM menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan distribusi kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar. Meningkat signifikan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pengawasan tahun 2024," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam konferensi pers di Kantor BPOM Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dari 709 sarana yang diperiksa, sebanyak 340 sarana (48 persen) tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini melibatkan pabrik, importir, pemilik merek, distributor, klinik kecantikan, reseller, dan retail kosmetik yang terindikasi memperdagangkan atau memproduksi kosmetik ilegal.

Petugas BPOM menemukan 205.133 pieces kosmetik ilegal (4.334 item/varian) dari 91 merek yang beredar. Temuan ini terdiri dari:

• Sebanyak 79,9 persen kosmetik tanpa izin edar.
• Sebanyak 17,4 persen kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk skincare beretiket biru tidak sesuai ketentuan.
• Sebanyak 2,6 persen kosmetik kedaluwarsa.
• Sebanyak 0,1 persen merupakan kosmetik injeksi.

Mayoritas produk ilegal tersebut merupakan kosmetik impor (60 persen) yang viral di media sosial (medsos). Produk kosmetik yang tidak sesuai ketentuan sangat berisiko membahayakan kesehatan.

“BPOM bukan saja menemukan kegiatan distribusi kosmetik tanpa izin edar, melainkan juga adanya dugaan tindak pidana berupa kegiatan produksi kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk pembuatan skincare beretiket biru secara massal.”

“Kami juga menemukan adanya pelanggaran yang berulang, yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan yang disengaja,” urai Taruna Ikrar.

Bahan dilarang yang ditambahkan pada kegiatan produksi kosmetik tersebut di antaranya:

• Hidrokuinon;
• asam retinoate;
• antibiotik; dan
• steroid.

Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.

Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik).

Antibiotik berpotensi mengakibatkan hipopigmentasi, menimbulkan iritasi, menimbulkan bercak kemerahan padat kulit (eritema), dan risiko resistensi antibiotik.

Sedangkan, steroid dapat menyebabkan terjadinya biang keringat, atrofi kulit, perubahan karakteristik kelainan kulit, hipertrikosis, fotosensitif, perubahan pigmen kulit, dermatitis kontak, dan reaksi alergi.

Taruna Ikrar mengungkapkan, pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pelaku pelanggaran akan dikenakan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.