Kalimat Iblis dan Setan dari Bupati Meranti, PDIP Riau: Tindakan Keliru tapi Sebagai 'Warning'

Liputan6.com, Pekanbaru - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil viral di media sosial setelah protes ketidakadilan dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apalagi dalam protesnya itu ada muncul kalimat iblis dan setan. 

Tak hanya itu, Bupati Meranti Muhammad Adil juga mengeluarkan kalimat bernada ancaman bahwa warganya akan angkat senjata atau meminta diserahkan ke negara lain kalau DBH Migas untuk kabupaten termuda itu tidak naik.

Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Riau, Ruslan Tarigan, merespon kalimat yang dilontarkan Adil di depan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. 

"Saya pikir itu hanya emosi sesaat," kata Ruslan terkait kalimat angkat senjata dan penyerahan ke negara lain. 

Sementara terkait lontaran apakah di Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan, Ruslan menyebutnya sebagai tindakan yang keliru dari Bupati Meranti. 

Namun dari dua kalimat itu, Ruslan menyebutnya sebagai warning kepada pemerintah pusat agar memperhatikan daerah penghasil minyak. Apalagi Riau terkenal dengan minyak bumi di bawah dan minyak sawit di atas daratan. 

"Minyak di atas, minyak di bawah tapi terus setor ke pusat, sementara pengembaliannya (DBH) selalu rumit dan repot," ulas Ruslan. 

Ruslan menyebut pemerintah daerah selalu kesulitan terkait administrasi ketika berurusan dengan kementerian. Birokrasinya panjang, tidak seperti ketika mengambil hasil Migas dari daerah. 

"Mengambilnya mudah (oleh pusat) memintanya kembali susah," ucap Ruslan.

**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Ruslan menyatakan reformasi birokrasi di kementerian belum berjalan sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Khususnya dalam share budgeting di mana seharusnya pemerintah pusat mempermudah alurnya. 

"Daerah itu seharusnya diajari, dituntun, buatkan dokumennya, jangan ditolak, ditolak," tegas Ruslan. 

"Jangan gara-gara administrasi, selamatkan rakyat ini, Pak Jokowi tidak tahu bagaimana birokrasi ini bekerja, belum sepenuh hati," tambah Ruslan. 

Menurut Ruslan, apa yang dirasakan dan diutarakan oleh Bupati Meranti merupakan fenomena gunung es. Apalagi setelah melihat daerah yang dipimpinnya tidak mendapatkan hak meskipun sebagai penghasil minyak dan masuk kategori daerah miskin. 

"Segera gelontorkan hak mereka, jangan ditahan-tahan, digelontorkan, bila perlu ditambah," jelas Ruslan.