Cegah Konflik Jelang Pemilu 2024, Pemkab Gunungkidul Lakukan Konsolidasi Hingga Lurah

Upaya dalam menekan potensi konflik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kesbangpol Gunungkidul terus lakukan konsolidasi di masyarakat.

oleh Hendro diperbarui 31 Mar 2023, 21:00 WIB
Diterbitkan 31 Mar 2023, 21:00 WIB
Forkompinda Gununungkidul beserta perangkat desa lakukan rapat kerja
Rapat kerja Forkompimda dilakukan sebagai langkah antisipasi konflik jelang Pemilu 2024 mendatang guna mengatasi kerawanan pemilu.

Liputan6.com, Gunungkidul Sebagai upaya guna menekan potensi konflik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kesbangpol Gunungkidul terus lakukan konsulidasi masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dalam menjalankan pesta demokrasi mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Johan Eko Sudarto menyampaikan bahwa, meski daerahnya memiliki Indeks Kerawanan Pemilu terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap perlu dilakukan antisipasi kerawanan.

Menurut Johan, predikat terendah bukan semata-mata harus berdiam diri, tetapi perlu adanya konsolidasi tergadap pejabat pemerintah ditingkat Desa untuk menekan konflik. Sebagai contoh munculnya pengelompokkan pilihan politik masyarakat, politik identitas dan tersebarnya disrupsi informasi.

“Tentu ini (konflik) bisa mengganggu stabilitas di masyarakat. Kami juga mengajak perwakilan dari OPD terkait di Gunungkidul,” jelasnya.

Konsolidasi tersebut dilakukan dengan tujuannya tak lain sebagai langkah persiapan menjelang diselenggarakannya Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Mitigasi dan penguatan jarring pengaman baik sebelum sampai sesudah pemilu.

“Harapannya masyarakat juga bisa sepaham dengan kami agar konflik tidak terjadi di Gunungkidul,” tegas Johan.

Johan menambahkan, konsolidasi perlu dilaksanakan ke semua dari tingkat paling bawah hingga atas. Karena pihaknya ingin terwujudnya satu pemahaman di masyarakat terkait mitigasi konflik.

Dalam menangani kerawanan konflik ini, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Bawaslu Gunungkidul guna memetakan wilayah rawan konflik. Tentunya, di Kabupaten Gunungkidul mampu menjadi contoh Pemilu yang sehat tanpa Konflik.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Konsolidasi dengan jajaran pemerintah hingga tingkat bawah perlu dilakukan, sebab tak jarang konflik di masyarakat dapat berkepanjangan dan berujung pada masalah hukum.

Dia ingin masyarakat Gunungkidul tidak sampai terpolarisasi saat penyelengaran Pemilu Serentak maupun Pilkada di 2024 mendatang. Maka dari itu, Bupati terus mendorong agar keamanan dan kenyamanan warga menjadi tujuan utama.

“Berbagai permasalahan dapat segera diatasi jika saling mendukung, itu sebabnya upaya pencegahan dini harus dilakukan,” pungkas Sunaryanta.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya