AKBP Achiruddin Ditetapkan Jadi Tersangka, Biarkan Anak Aniaya Orang Lain

Polda Sumut akhirnya menetapkan AKBP Achiruddin sebagai tersangka karena membiarkan anak menganiaya orang lain.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Mei 2023, 06:05 WIB
Diterbitkan 03 Mei 2023, 06:05 WIB
AKBP Achiruddin Hasibuan (Instagram/@achiruddinhasibuan)
AKBP Achiruddin Hasibuan (Instagram/@achiruddinhasibuan)

 

Liputan6.com, Medan - Polda Sumut akhirnya menetapkan AKBP Achiruddin sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Dirinya menjadi tersangka karena membiarkan anaknya, AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral yang videonya viral belakangan. 

"Hari ini juga ditetapkan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan (AKBP Achiruddin Hasibuan) sebagai tersangka," ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa malam (2/5/2023).

Panca juga mengatakan, yang bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya tersangka AH dalam melakukan penganiayaan, padahal dirinya berada di lokasi kejadian itu.

Dalam kasus tersebut, kata Panca, AKBP Achiruddin Hasibuan dijerat Pasal 304, 55, atau 56 KUHPidana.

"Karena keberadaan (AKBP Achiruddin Hasibuan) pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu," katanya.

 

Dipecat Tidak Hormat

Sebelumnya, Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Achiruddin Hasibuan melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

"Seharusnya dia bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta pada pemeriksaan sidang kode etik hanya melihat, tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan," ucap Kapolda

Berdasarkan pertimbangan itu, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan bahwa perilaku AKBP Achiruddin Hasibuan terjerat Pasal yang dikenakan dan diterapkan Pasal 5, 8, 12 dan 13 Perpol No 7 Tahun 2022.

"Sanksi itu melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan dan kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar sehingga majelis komisi kode etik memutuskan pada saudara AH untuk diberlakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), " tegas Kapolda.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya