Penanganan Stunting di Purwakarta, Warga Diminta Tak Buang Hajat Sembarangan

Disperkim Purwakarta punya program khusus untuk penanganan stunting melalui DAK Sanitasi

oleh Asep Mulyana diperbarui 13 Sep 2023, 22:00 WIB
Diterbitkan 13 Sep 2023, 22:00 WIB
Disperkim Purwakarta Dorong Warga tak Buang Hajat Sembarangan Melalui Program DAK Sanitasi
Program DAK sanitasi, menjadi fokus pemerintah untuk penanganan stunting. Foto (Istimewa)

Liputan6.com, Purwakarta - Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, sejauh ini terus berupaya mendorong masyarakat supaya memiliki prilaku bersih, terutama yang menyangkut kebersihan lingkungan. Salah satunya, dengan dengan membangunan tangki septicktank skala individual beserta bangunan biliknya (kamar mandinya). Hal itu, guna mengentaskan buang hajat sembarangan yang terkonvergensi dengan stunting.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Purwakarta, Dian Ardiansyah menuturkan, di dinasnya selama ini ada beberapa program yang disiapkan. Salah satunya, program DAK bidang sanitasi. Kegiatan ini, juga bagian dari tugas jajarannya dalam upaya penanganan stunting.

"Dengan program sanitasi ini, diharapkan masyarakat bisa lebih tertib dan lebih bersih lagi. Terutama, soal membuang hajat. Sehingga, mereka tak perlu buang hajat di sawah, kebun, ataupun sungai. Karena, dengan buang hajat di sembarang tempat akan mengundang berbagai sumber penyakit bagi lingkungan sekitarnya," ujar Dian kepada Liputan6.com, Selasa (12/9/2023).

Dian menjelaskan, dari catatan yang ada itu tak bisa dipungkiri jika sampai saat ini masih banyak warga Purwakarta yang buang hajat sembarangan lantaran tak memiliki fasilitas sanitasi yang representatif. Beruntung, ada anggaran dari pemerintah pusat untuk progam sanitasi ini.

"Anggaran sanitasi ini bersumber dari APBN. Karena, pemerintah pusat yang menggulirkan program tersebut. Adapun untuk Kabupaten Purwakarta, mendapat alokasi untuk penanganan stunting ini melalui program DAK Sanitasi," jelas dia.

Dia menuturkan, dalam dua tahun terakhir Kabupaten Purwakarta selalu mendapat alokasi dari pusat untuk pengentasan kasus buang hajat sembarangan ini. Pada 2022 lalu, Purwakarta menerima pagu anggaran sebesar Rp 5,7 miliar. Anggaran itu, diproyeksikan di 10 titik dengan jumlah pembangunan septictank-nya mencapai 592 unit.

Sedangkan di 2023 ini, pagu anggarannya mengalami peningkatan. Yaitu, mencapai Rp 10,1 miliar. Dengan jumlah lokasi 20 titik. Dengan jumlah pembangunan 1.451 unit.

"DAK Sanitasi ini, merupakan swakelola type IV yang artinya direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat," ujarnya.

Adapun wilayah yang menjadi sasaran program ini, yaitu, Kecamatan Sukatani, Plered, Pasawahan, Babakan Cikao, Jatiluhur. Kemudian, Maniis, Darangdan dan Sukasari. Setiap kecamatan, memiliki kelompok swadaya masyarakat (KSM). Masing-masing KSM menerima pagu yang berbeda.

"Saat ini, pengerjaaan DAK Sanitasi masih berlangsung di Kabupaten Purwakarta. Diharapkan, kedepan Purwakarta menjadi kabupaten yang bebas dari buang hajat sembarangan dan stunting," tambah dia.

Penanganan Jalan Lingkungan

Penanganan Jalan Lingkungan
Sejumlah jalan lingkungan perkotaan di Kabupaten Purwakarta, yang saat ini telah diperbaiki. Foto (istimewa)

Selain program DAK sanitasi, lanjut dia, sejauh ini jajarannya juga turut andil dalam program pembangunan wilayah, terutama yang menyangkut dengan kebutuhunan infrastruktur laik bagi masyarakat. Salah satu programnya, yakni penanganan jalan lingkungan perkotaan dan jalan lingkungan sekolah.

"Untuk program jalan lingkungan, di 2023 ini kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5,3 miliar untuk 45 lokasi. Sedangkan, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan menuju sekolah itu sekitar Rp 12,2 miliar di 2023 ini. Anggaran tersebut, untuk pembangunan 88 titik jalan menuju ke sekolah. Sumber anggarannya dari APBD kabupaten," jelas dia.

Tak hanya di tahun ini, lanjut Dian, di 2022 kemarin pun dinasnya menggulirkan program tersebut. Adapun anggaran untuk kegiatan penanganan jalan lingkungan tersebut, tahun kemarin menghabiskan anggaran Rp 11,4 miliar untuk pembangunan di 64 titik. Kemudian, untuk pembangunan jalan menuju sekolah anggarannya itu Rp 3,6 miliar untuk di 47 titik.

Adapun untuk pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan ini, Dian menjelaskan, itu dilakukan melalui kegiatan padat karya. Dengan kata lain, dalam program pembangunan jalan lingkungan ini lebih ke memberdayakan masyarakat sekitar.

Tujuan dari penanganan jalan lingkungan sendiri, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Termasuk, untuk penanganan inflasi sesuai arahan dari pemerintah pusat.

Sebagai contoh, lanjut Dian, pembangunan jalan lingkungan perkotaan yang telah berjalan di 2023 ini antaranya itu jalan lingkunan Rawasari, Kelurahan Munjul Jaya. Adapun jalan lingkungan yang dibangun sepanjang 230 meter dengan lebar rata-rata 3,6 meter dan statusnya aspal mekanis.

"Kalau untuk jalan lingkungan sekolah, salah satu di antaranya itu jalan yang menuju SDN I Raharja, Desa Raharja, Kecamatan Wanayasa. Untuk panjang jalannya sekitar 428,6 meter dengan lebar 2,7 meter. Status aspal mekanis," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya