Mendagri Tito Karnavian: Recovery Ekonomi Kepulauan Riau Membaik

Liputan6.com, Batam - Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri terkait upaya recovery ekonomi, upaya pengendalian inflasi serta alokasi dana hibah Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. 

Tito Karnavian menyampaikan usai Rapat Koordinasi Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Kepri, di Batam, Jum'at (24/11) di Marriot Hotel, Harbourbay Kota Batam.

Menurutnya pemerintah daerah di Provinsi Kepri menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang telah seluruhnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk dana hibah pilkada tahun 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

"Provinsi Kepri adalah provinsi satu-satunya di Indonesia yang saya lihat sudah tandatangan NHPD untuk KPUD dan Bawaslu Daerah," kata Tito Karnavian.

Pengendalian inflasi di Kepri juga mendapat apresiasi dari Tito Karnavian. Angka inflasi di Kepri pada bulan Oktober 2023 yang berada di angka 2,46 persen lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen. 

Disampaikan bahwa angka inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional tersebut harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Karena kontur geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.

"Jangan sampai kita terlena dan agar waspada serta terus mengendalikan inflasi," kata Tito. 

Berkaitan dengan postur APBD di Provinsi Kepri. Tito mengatakan sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat. Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.

Tito Karnavian berpesan agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri lebih giat melakukan terobosan untuk menyerap pendapatan asli daerah. Kuncinya adalah investasi untuk mendongkrak PAD, sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri. 

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya untuk Menteri Dalam Negeri yang terus mengawasi dan membimbing pemerintah daerah.

Ia menyebut banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.

"Realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen. Kami optimis realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target," kata Anshar.