Mendagri Siapkan 2 Sertifikat Retret Kepala Daerah 'Lulus' dan 'Telah Mengikuti', Apa Bedanya?

Liputan6.com, Jakarta - Retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah telah memasuki hari ke-5 sejak digelar pada 21 Februari 2025 atau sehari sejak pelantikan secara serentak di Istana, Jakarta. Retret kepala daerah rencananya akan berlangsung hingga 28 Februari 2025 mendatang.

Pada hari pertama retret, jumlah peserta yang hadir hanya 456 orang dari total 503 kepala daaerah yang diundang. Dari 47 kepala daerah yang tidak hadir, beberapa di antaranya adalah kader PDI Perjuangan (PDIP). Hal ini menyusul adanya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kadernya menunda keberangkatan ke Magelang.

Meski begitu, jumlah peserta retret kepala daerah berangsur bertambah. Sejumlah kepala daerah akhirnya datang menyusul untuk menghadiri pembekalan di Akmil Magelang. Namun perbedaan kehadiran ini ternyata berdampak pada jenis sertifikat yang akan diterima.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan adanya perbedaan jenis sertifikat yang diberikan kepada para kepala daerah. Perbedaan ini didasarkan pada persentase kehadiran mereka selama kegiatan retret yang berlangsung delapan hari tersebut.

Kepala daerah yang memiliki tingkat kehadiran 90 persen atau lebih akan mendapatkan sertifikat 'lulus', sementara mereka yang kehadirannya di bawah angka tersebut hanya menerima sertifikat 'telah mengikuti'. 

Lantas apa beda dua sertifikat retret tersebut?

Mendagri Tito Karnavian secara tegas menyatakan perbedaan pemberian sertifikat ini. "Yang 90 persen sertifikatnya 'lulus'. Yang datangnya ke tengah-tengah kita berikan sertifikat 'telah mengikuti'," jelas Tito.

Ia menambahkan, sertifikat 'telah mengikuti' diberikan sebagai apresiasi atas partisipasi, tanpa embel-embel kata 'lulus'. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya telah mengikuti retret, namun tingkat pemahaman dan materi yang diserap bisa berbeda.

"Itu kan untuk bekal mereka nanti. Kalau yang lulus berarti mereka penuh (mengikuti retreat), tergantung juga daya tangkap masing-masing," kata Tito.

Perbedaan ini menekankan pentingnya kehadiran penuh dalam kegiatan retret untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Bagi kepala daerah yang datang terlambat, mereka mungkin kehilangan materi penting yang disampaikan di awal acara.

Dari 456 kepala daerah yang hadir, 19 di antaranya memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus, seperti pascaoperasi atau penyakit serius. Mereka tetap bersemangat mengikuti retret dan diberikan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa para kepala daerah dengan kondisi kesehatan khusus diberi gelang merah sebagai tanda pengenal. Mereka tetap diizinkan mengikuti retret, namun dengan pengawasan dan dispensasi khusus.

Meskipun beberapa kepala daerah tidak dapat hadir, Wamendagri menekankan pentingnya retret ini untuk sinkronisasi program pusat dan daerah. Kepala daerah yang berhalangan hadir diwajibkan mengirimkan wakilnya.

Sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir pada hari pertama retret, dengan enam di antaranya memberikan surat izin kepada panitia. Beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan juga tidak hadir karena instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Mereka yang tidak hadir diwajibkan mengirimkan wakil kepala daerah atau sekretaris daerah (Setda). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengkoordinasikan kehadiran sejumlah besar peserta.

Meskipun terdapat beberapa kendala, retret kepala daerah ini tetap dianggap sukses dalam upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi aktif para kepala daerah menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Retret selama delapan hari ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah. Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun jejaring kerja sama.

Retret ini merupakan program rutin yang wajib diikuti kepala daerah yang dilantik sesuai amanah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang wawasan kebangsaan dan sinkronisasi program, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan kepemimpinannya dengan lebih efektif dan efisien. Retret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis.

Sejumlah kepala daerah mengungkapkan bahwa retret memberikan pemahaman komprehensif mengenai program pemerintah pusat. Para kepala daerah nantinya dapat langsung mengimplementasikan agenda tersebut di daerah masing-masing.

Namun, bagi kepala daerah yang datang terlambat atau tidak hadir, mereka berisiko kehilangan materi penting. Mereka harus berusaha menanyakan kepada peserta lain untuk mendapatkan informasi yang terlewatkan.

Mendagri Tito Karnavian pun mengakui hal ini. "Yang kelemahannya yang datang terlambat, ya dia enggak bisa ngikutin yang kemarin. Caranya dia harus berusaha buat nanya-nanya kepada yang lain. Kan bahan pembicara kita bagi, ya dia harus belajar lagi," kata Tito.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com