Pilkada Serentak 2024, KAHMI Jawa Barat Ajak Masyarakat Untuk Melek Politik

Liputan6.com, Cirebon Momen Pilkada serentak 2024 mulai menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat daerah termasuk Cirebon. Sementara itu, proses penjajakan politik untuk menentukan sikap koalisi mereka menyambut Pilkada 2024.

Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat dr Asad mengatakan akan mengawal pesta demokrasi tersebut secara terbuka. Melibatkan seluruh elemen masyarakat agar perjalanan Pilkada benar-benar melahirkan pemimpin pilihan rakyat.

"Kami akan mengundang para pakar yang ahli di bidang masing-masing dalam diskusi terbuka. Termasuk para tokoh daerah yang digadang-gadang maju Pilkada serentak 2024 dimulai dari Cirebon agar masyarakat semakin melek politik," ujar dr Asad kepada media, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, diskusi publik tersebut menjadi momen penting karena menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk melek politik. Asad menyebutkan, sejumlah tokoh nasional akan dihadirkan dalam diskusi publik yang akan digelar pada hari Kamis, 23 Juli 2024.

Para tokoh yang akan hadir antara lain Politisi Dedi Mulyadi, Politisi Rokhmin Dahuri, serta Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI H Herman Khaeron, serta tokoh nasional Soenoto.

"Ada pakar hukum, akademisi dan keilmuan, kemudian juga dari praktisi politik, budayawan, kemudian dari tokoh masyarakat," ujar Asad.

Ia menjelaskan, tujuan digelarnya diskusi tersebut karena MW KAHMI Jabar ingin memberikan pendidikan politik kepada publik, terutama generasi muda atau gen Z.

Bahwa Pilkada merupakan momentum yang sangat penting untuk menjaring calon-calon pemimpin di daerah, kota maupun kabupaten serta provinsi yang betul-betul memiliki kemampuan yang mumpuni.

"Sehingga pemimpin tersebut bisa membawa perbaikan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya, baik di kota maupun kabupaten maupun provinsi, karena menurut pengamatan kami pelaksanaan demokrasi di Indonesia termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada ini masih ditemukan banyak tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang," ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada dengan cara-cara yang melanggar undang-undang ini sangat mencederai demokrasi. Kondisi tersebut dianggap sangat membahayakan masa depan bangsa.

Ia mencontohkan, adanya politik uang dalam setiap pemilu akan melahirkan kepala daerah yang terbebani oleh hal-hal pragmatis, sehingga dianggap tidak memiliki gagasan baik.

"Para founding father yang mendirikan NKRI ini menciptakan kesejahteraan, kecerdasan, dan melindungi hak-hak warga. Ini menjadi tugas seorang pemimpin, oleh karena itu kita tahu bahwa Pilkada ini sarana kebaikan untuk menjaring pemimpin-pemimpin yang mumpuni, maka kita harus mengajak seluruh elemen masyarakat, mari peduli dengan Pilkada ini," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat jangan tinggal diam atas permasalahan yang terjadi saat Pilkada. Ia mengatakan, masyarakat saat ini masih perlu mendapat pengetahuan pendidikan politik sehingga bisa menjalankan demokrasi.

"Kalau Allah sudah murka kepada kita, itu mengerikan, tapi kalau kita komitmen dengan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita yakini Insyaallah ini akan melahirkan keberkahan bagi kita, kemudian pelaksanaan Pilkada sesuai undang-undang yang akan melahirkan para pemimpin yang mumpuni ini merupakan bagian penting dari tahapan-tahapan bagaimana kita mencapai Indonesia Emas 2045," katanya.

"Ketika kita bicara soal demokrasi, semua bilang itu sulit, namun jika kita kembali ke kejujuran itu akan mudah. Pondasi yang bisa mempersatukan kita adalah nurani. Bayangkan dalam Pilkada ada oknum yang ingin mengambil kekuasaan di luar UU, kita anggap itu sesuatu yang biasa, saya yakin tujuan yang ingin dicapai tidak bisa," sambung Asad.