Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Asippindo Gelar Seminar

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia atau Asippindo menggelar literasi penjaminan syariah yang dikemas dalam acara seminar dalam bentuk talkshow / diskusi panel berbentuk hybrid, sekaligus buka puasa bersama, kegiatan ini diselenggarakan di Ahava Hall, Jakarta Barat, Selasa (18/3/2025).

Kegiatan diskusi bertemakan "Membangun Ekosistem Penjaminan Syariah untuk Memperkuat Ekonomi Nasional" ini juga merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menyemarakkan bulan Ramadhan 1446 H serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), para mitra penjaminan, Perbankan Syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah, mitra pendukung seperti perusahaan reasuransi dan broker, para wakil perhimpunan atau asosiasi terkait seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), IAEI ( Asosiasi Ahli Ekonomi Islam), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan lain lain. Acara ini juga melibatkan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, yang berkolaborasi dengan Asippindo.

Ketua Asippindo, Ivan Soeparno mengatakan bahwa, Asippindo yang saat ini beranggotakan 23 perusahaan yaitu 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah/BUMD serta 2 swasta. "Asippindo masih terus melakukan perbaikan untuk para anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkansistem teknologi informasi di perusahaan masing-masing," ujar Ivan.

Lebih lanjut Ivan meminta kolaborasi dengan semua pihak untuk bekerja sama memajukan industri syariah, khususnya penjaminan. "Terkait Roadmap industri penjaminan tahun 2024 – 2028 yang telah di-launching tanggal 27 Agustus 2024 yang lalu, Asippindo akan terus mengawal dan mendorong visi, misi dan program-program yang telah dicanangkan dalam roadmap tersebut. Walaupun bisnis penjaminan syariah relatif belum begitu besar dibandingkan bisnis konvensional, namun perkembangan pertumbuhannya relatif cukup baik bahkan melebihi pertumbuhan bisnis konvensional," ujarnya.

Diskusi tersebut dilakukan secara panel dengan menghadirkan empat narasumber yaitu, Dewan Pengawas Syariah Jamkrida Jakarta, Prof DR. Euis Amalia, M.Ag dengan tema "Penguatan Ekosistem Penjaminan Syariah untuk UMKM", Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus OJK, Asep Iskandar mengangkat tema "Kebijakan Strategis Pemerintah bagi Penjaminan Syariah Indonesia  yang Berkelanjutan” Direktur Utama Jamkrindo Syariah, Hari Purmono dengan tema “Peran Strategis, Peluang dan Tantangan Penjaminan Syariah untuk Memperkuat Ekonomi Nasional” dan Direktur Utama Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar dengan tema "Strategi Asosiasi untuk Memperkuat Posisi Industri Penjaminan Syariah di Indonesia dan Global”.

Ivan menambahkan, dari acara diskusi tersebut mengemuka bahwa industri penjaminan masih menghadapi tantangan yang cukup berat ke depan, antara lain kapasitas penjaminan yang terbatas, masih perlunya penguatan modal di banyak Perusahaan penjaminan anggota Asippindo, khususnya di Jamkrida-Jamkrida, perlunya pembentukan penjaminan kredit daerah di berbagai provinsi yang saat ini baru ada 18 perusahaan penjaminan daerah, serta belum ada Perusahaan penjaminan ulang atau Re Guarantee.

"Sampai dengan saat ini perusahaan penjaminan ulang sedang dalam proses perijinan di OJK. Permasalahan dan tantangan yang masih ada tersebut harus dihadapi anggota Asippindo dan dicari jalan keluar dengan melibatkan semua stakeholder industri penjaminan antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, BUMN dan pihak swasta serta para pelaku usaha yang terkait dengan usaha penjaminan. Rujukan pengembangan industri penjaminan syariah ini adalah roadmap industri penjaminan yang telah dibuat dan disepakati bersama," ujar Ivan.