Alami Tekanan Psikologis, Kuasa Hukum Anggota Polres Teluk Bintuni Minta Investigasi Menyeluruh

Liputan6.com, Jakarta Hilangnya personel Polres Teluk Bintuni Kasat Reskrim Tommy Marbun dalam operasi di Moskona Barat Desember 2024 silam masih menjadi sorotan publik. 

Kuasa hukum enam anggot Buser Polres Teluk Bintuni Yohanes Akwan menegaskan bahwa kliennya tidak bisa diijadikan sebagai pihak yang bertanggungjawab sepihak atas berbagai tuduhan yang berkembang di masyarakat. 

Yohannes Akwan menjelaskan, operasi tersebut merupakan bagian dari tugas resmi yang melibatkan total 65 personel dari berbagai kesatuan, termasuk Polisi dan TNI. 

Ia mengatakan, operasi tersebut dilakukan dalam kondisi medan yang berat, dengan hujan deras yang menyebabkan arus sungai di lokasi menjadi sangat deras.

“Berdasarkan hasil investigasi dan keterangan saksi di lapangan, hilangnya Kasat Reskrim Tommy Marbun bukan akibat kelalaian anggota Buser yang menjadi klien kami, melainkan karena faktor alam yang tidak terduga," ujar Yohanes Akwan dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (22/3/2025).

Pada saat itu, ungkap Yohanes, korban memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras meskipun telah ada isyarat peringatan dari rekan-rekan di seberang. Upaya penyelamatan sudah dilakukan, namun arus sungai yang kuat membuat pertolongan menjadi sulit. 

"Namun narasi yang berkembang di masyarakat luas menganggap klien-klien kami telah didoxing, difitnah sebagai bagian dari operasi untuk menghilangkan Kasat Reskrim Tommy Marbun. Ini yang perlu diluruskan,” sambung Yohannes Akwan.

Lebih lanjut, Yohannes menyoroti bahwa setelah insiden tersebut, anggota yang tersisa tetap menjalankan tugas operasi dengan melakukan pemantauan target. 

Dalam situasi tersebut, sempat terjadi kontak senjata antara tim operasi dan Marten Aikigin yang berujung pada tewasnya target karena kehabisan darah setelah mengalami luka tembak.

“Oleh karena itu, kami meminta agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Semua pihak yang terlibat dalam operasi tersebut harus diperiksa secara adil agar fakta-fakta di lapangan dapat diungkap secara terang benderang. Jangan sampai ada pihak yang dikambinghitamkan hanya berdasarkan asumsi yang berkembang di media sosial,” tambahnya.

Terkait dengan maraknya tuduhan yang menyudutkan enam anggota Buser di media sosial, Yohannes menegaskan bahwa kliennya mengalami tekanan psikologis yang besar akibat penyebaran informasi yang belum terverifikasi. 

Pihaknya telah mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak kliennya dari tindakan doxxing dan pencemaran nama baik yang dapat berdampak serius pada karier serta kehidupan pribadi mereka.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang. Namun, kami juga meminta agar rekonstruksi dan olah TKP dilakukan dengan benar untuk memastikan kejelasan peristiwa ini. Hak-hak klien kmi kami harus tetap dijaga, sebagaimana prinsip hukum yang adil dan berimbang,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Yohanes berharap agar publik tidak terprovokasi oleh narasi yang berkembang tanpa dasar yang kuat, serta menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.