OJK Naikkan Sanksi Denda di Pasar Modal, Simak Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan ketentuan untuk akomodasi perkembangan pasar modal, salah satunya besaran denda bagi pihak yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Hal itu diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. OJK resmi menerbitkan POJK tersebut untuk menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995.

Dalam aturan baru ini, terdapat beragam kebijakan baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar modal saat ini, salah satunya penyesuaian nominal sanksi denda bagi pihak-pihak yang terlambat melakukan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana menyebut, penyempurnaan sanksi denda diberikan untuk berbagai pihak, termasuk SRO, emiten, emiten kecil atau menengah, perusahaan publik, profesi menunjang PM, dan lembaga penunjang PM.

"Khusus SRO, sanksi denda POJK menjadi Rp1 juta per hari, dari sebelumnya Rp500 ribu per hari atau maksimal Rp500 juta. Emiten menjadi Rp2 juta dari sebelumnya hanya Rp1 juta per hari atau maksimal Rp500 juta," ujar dia Selasa (9/3/2021).

Untuk emiten kecil atau menengah penyesuaian denda menjadi Rp1 juta per hari, sedangkan perusahaan publik dari sebelumnya Rp100 ribu per hari dengan maksimal Rp100 juta, menjadi Rp500 ribu.

Tak mengalami perubahan, sanksi profesi penunjang PM dendanya masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp100 ribu per hari atau maksimal Rp100 juta.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sedangkan lembaga penunjang PM ditetapkan Rp200 ribu per hari, dari sebelumnya hanya Rp100 ribu per hari atau maksimal Rp100 juta.

"Sesuai POJK Nomor 3 Tahun 2021, OJK melakukan penyesuaian nominal sanksi denda baru untuk pihak-pihak yang dianggap tidak menyampaikan laporan atau pengumuman," ujar dia.

Apabila emiten dan SRO tidak menyampaikan laporan, besaran sanksi ditetapkan sebesar Rp1 miliar untuk laporan tahunan dan tengah tahunan, serta Rp250 juta untuk laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental.

Khusus emiten kecil atau menengah, PP dan PE besaran sanksi ditetapkan sama sebesar, yakni Rp100 juta  untuk laporan tahunan dan tengah tahunan dan Rp25 juta untuk laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental.